KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadiratAllah SWT,
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tim penulis sehingga dapat
menyelesaikan makalah ini
Kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini
berkat bantuan dan tuntunan Allah SWT dan tidak lepas dari bantuan berbagai
pihak untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam
pembuatan makalah ini.
Tim penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan
makalah ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara
penulisannya. Namun demikian, kami telah berupaya dengan segala kemampuan dan
pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh
karenanya, tim penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima
masukan,saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini.
Kami berharap semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi seluruh pembaca.
Walaikumsalam Wr. Wb
Cilegon, Senin 17 Agustus 2015
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Krisis ekonomi atau yang sering
disebut dengan nama krisis moneter merupakan suatu peristiwa atau kondisi
menurunya ekonomi suatu Negara. Beberapa Negara pernah mengalami yang namanya
krisis dalam perekonomian negaranya. Karena krisis merupakan kejadian yang
simultan dan memiliki effek yang akan menyebar keberbagai Negara. Banyak yang
menyebutkan bahwa Krisis moneter merupakan hasil dari ekonomi kapitalis yang
sepenuhnya bergantung pada sistem pasar yang ada. Akibatnya pasar tidak
terkendali dan mengakibatkan terjadinya krisis. Sebagian besar negara-negara di
dunia pernah mengalami krisis ekonomi, bahkan AS juga pernah
mengalaminya. Indonesia pun tidak dapat mengelak dari permasalah
tersebut, dimana Indonesia dilanda oleh suatu krisis ekonomi yang diawali dari
krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997.
Kecenderungan melemahnya rupiah semakin menjadi ketika terjadi penembakan
mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan aksi penjarahan pada
tanggal 14 Mei 1998. Sejak berdirirnya orde baru tahun 1966-1998, terjadi
krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi suatu
krisis ekonomi yang besar. Krisis pada tahun ini jauh lebih parah dan
kompleks dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya yang pernah dialami oleh
Indonesia. Hal ini terbukti dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden,
kerusuhan Mei 1998, hancurnya sektor perbankan dan indikator-indikator lainnya,
baik ekonomi, sosial, maupun politik. Faktor-faktor yang diduga menjadi
penyebab suatu krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi yang
besar, yakni terjadinya depresiasi nilai tukarrupiah terhadap dolar AS lebih
dari 200% dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu,
dalam makalah ini akan diuraikan mengenai penyebab- penyebab terjadinya krisis
ekonomi Indonesia, dampak yang ditimbulkannya bagi perekonmian domestik,
serta kebijakan atau upaya penanggulangannya.
B.
RUMUSAN MASALAH
1. Apa pengertian dari krisis ekonomi
dan Bagaimana awal terjadinya krisis ekonomi di Indonesia
2. Bagaimana
Analisa krisis ekonomi di-era beberapa pemerintahan Republik Indonesia
3. Apa saja faktor penyebab krisis
ekonomi
4. Bagaimana dampak terjadinya krisis
ekonomi global bagi indonesia
5. Bagaimana hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan
6. Bagaimana solusi mengatasi krisis
ekonomi oleh pemerintah
7. Apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari krisis keuangan Asia
C.
TUJUAN MAKALAH
1. Menjelaskan pengertian krisis
ekonomi dan bagaimana awal terjadinya krisis ekonomi di Indonesia
2. Menggambarkan
krisis ekonomi di-era beberapa pemerintahan Republik Indonesia
3. Menjelaskan faktor penyebab krisis
ekonomi
4. Menjelaskan Bagaimana dampak
terjadinya krisis ekonomi global bagi Indonesia
5. Bagaimana hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan
6. Menjelaskan Bagaimana solusi
mengatasi krisis ekonomi oleh pemerintah
7. Menguraikan pelajaran yang dapat dipetik dari krisis keuangan Asia
D.
Manfaat Penulisan
Hasil dari
penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak,
khususnya kepada teman-teman semua untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam
masalah krisis ekonomi yang terjadi diindonesia serta kondisi saat pemulihan
dari masalah tersebut. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan
adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan acuan didalam
menghadapi masalah krisis ekonomi apabila terjadi lagi dinegara indonesia
ataupun negara lain.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Krisis Ekonomi
Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan krisis sebagai suatu
situasi yang genting dan gawat, atau suatu kemelut mengenai suatu kejadian atau
peristiwa-peristiwa yang menyangkut
kehidupan. Ekonomi adalah faktor dasar kebutuhan hidup manusia yang
bersifat materil atau fisik atau dapat dikatakan sebagai tatanan perekonomian
di suatu negara. Berdasarkan pengertian
tentang krisis dan ekonomi yang telah dijelaskan di atas, dapat
disimpulkan bahwa krisis ekonomi adalah suatu peristiwa yang genting dan penuh
dengan kemelut tentang tatanan kehidupan perekonomian suatu negara yang
merupakan faktor dasar bidang kehidupan manusia yang bersifat materil. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia antara lain
disebabkan karena korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), manipulasi dan
praktek-praktek ekonomi yang tidak beretika atau tidak bermoral. Kondisi itu
lalu menghadirkan moral hazard[1][1]
di berbagai sektor ekonomi dan politik yang harus dipikul dan ditanggung
bersama semua elemen bangsa.
Indonesia
merupakan salah satu Negara di Asia yang mengalami krisis mata uang, kemudian
disusul oleh krisis moneter dan berakhir dengan krisis ekonomi yang besar.
Seperti diungkapkan oleh Haris (1998),
“Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun
1997 adalah yang paling parah sepanjang orde baru. Ditandai dengan merosotnya
kurs rupiah terhadap dolar yang luar biasa, serta menurunnya pendapatan per
kapita bangsa kita yang sangat drastis. Lebih jauh lagi, sejumlah pabrik dan industri
yang bakal collaps atau disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha
yang jatuh tempo pada tahun 1998 tak lama lagi akan menghasilka ribuan
pengngguran baru dengan sederet persoalan sosial. Ekonom, dan politik yang baru
pula”
Menurut Fischer (1998), sesungguhnya pada masa
kejayaan Negara-negara Asia Tenggara, krisis di beberapa negara, seperti
Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, sudah bisa diramalkan meski waktunya
tidak dapat dipastikan.Misalnya di Thailand dan Indonesia, defisit neraca
perdagangan terlalu besar dan terus meningkat setiap tahun, sementara
pasar properti dan pasar modal di dalam negeri berkembang pesat tanpa
terkendali. Selain itu, nilai tukar mata uang di dua Negara tersebut dipatok
terhadap dolar AS terlalu rendah yang mengakibatkan ada kecenderungan besar
dari dunia usaha didalam negeri untuk melakukan pinjaman luar negeri, sehingga
banyak perusahaan dan lembaga keuangan di negara-negara itu menjadi sangat
rentan terhadap risiko perubahan nilai tukar valuta asing. Dan yang terakhir
adalah aturan serta pengawasan keuangan oleh otoriter moneter di Thailand dan
Indonesia yang sangat longgar hingga kualitas pinjaman portfolio perbankan
sangat rendah. Anggapan Fischer tersebut dapat membantu untuk menentukan apakah
krisis rupiah terjadi karena krisis bath Thailand. Sementara menurut McLeod
(1998), krisis rupiah di Indonesia adalah hasil dari akumulasi
kesalahan-kesalahan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan ekonominya
selama orde baru, termasuk diantaranya kebijakan moneter yang mempertahankan
nilai tukar rupiah pada tingkat yang overvalued.
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal
Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis.
Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat
dan bahan-bahan sembako semakin langka.Krisis ini tetap terjadi, meskipun
fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan
disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat
adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan
devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan
sedikit surplus.
*Tahun
anggaran. Sumber : BPS,Indikator ekonomi; Bank Indonesia, Statistik Keuangan
Indonesia; World Bank, Indonesia in Crisis, July 2, 1998
Menanggapi perkembangan nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS yang mulai merosot sejak bulan Mei 1997, pada bulan Juli 1997 BI
melakukan empat kali intervensi dengan memperlebar rentang intervensi. Namun
pengaruhnya tidak banyak. Nilai rupiah dalam dolar AS terus tertekan.
Tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai nilai terendah hingga saat itu, yakni
dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dollar AS. BI akhirnya menghapuskan
rentang intervensi dan pada akhirnya rupiah turun ke Rp2.755,00 per
dollar AS. Tetapi terkadang nilai rupiah juga mengalami penguatan beberapa
poin. Misalnya, pada bulan Maret 1988 nilai rupiah mencapai Rp10.550,00 untuk
satu dollar AS, walaupun sebelumnya, antara bulan Januari dan Februari sempat
menembus Rp11.000,00 rupiah per dollar AS. Selama periode Agustus 1997-1998,
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terendah terjadi pada bulan Juli 1998,
yakni mencapai nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per dollar AS.
Sedangkan dari bulan September 1998 hingga Mei 1999, perkembangan kurs rupiah
terhadap dolar AS berada pada nilai antara Rp8.000,00 dan Rp11.000,00 per
dollar AS. Selama periode 1 Januari 1998 hingga 5 Agustus 1998,
depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah yang paling tinggi
dibandingkan dengan mata uang-mata uang Negara-negara Asia lainnya yang juga
mengalami depresiasi terhadap dolar AS selama periode tersebut.
Sebagai konsekuensinya, BI pada tanggal 14 Agustus
1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Dengan
demikian, BI tidak melakukan intervensi lagi di pasar valuta asing, sehingga
nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar.
a)pada 25
Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500
menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan
di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik
400%.
c)Devaluasi
yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp
1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah
lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah
meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada
masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga
sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem
demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur
(sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
B.
Masa Orde Baru/ Orba (Demokrasi
Pancasila)
Awal terjadinya berbagai krisis yang muncul di
Indonesia adalah adanya devaluasi mata uang Baht oleh pemerintah Thailand pada
tanggal 2 Juli 1997 sebagai akibat adanya kegiatan di pasar valuta asing,
khususnya dolar Amerika Serikat. Kemudian merambat ke Filipina, Malaysia dan
Indonesia.Pada mulanya kurs dolar Amerika Serikat US$ 1 = Rp 2.400,- menjadi
US$ 1 = Rp 3.000,-. Kemudian naik terus (pada bulan Agustus – November 1997)
sampai menunjukan angka US$1 = Rp 12.000,-. Berbagai upaya yang dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia antara lain dengan menaikkan suku bunga
sertifikat Bank Indonesia (SBI) sampai 30%, dengan harapan menurunkan inflasi. Namun
kenyataan dilapangan, bank-bank menaikanleading rate (tingkat suku bunga
kredit) karena cost of loanable pundsmengalami kenaikkan pada semua bank.
Akibat lainnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga meningkat tajam,
karena bank-bank mengalami kesukaran likuiditasnya. Kondisi ini bahkan
meningkatkan laju inflasi dari 11,05% pada tahun 1997 menjadi 77,63% pada tahun
1998 Krisis nilai tukar / krisis moneter merupakan pemicu awal terjadinya
krisis perbankan dan krisis ekonomi pada tahun 1997 diikuti oleh krisis-krisis
lainnya, karena kepercayaan masyarakat rendah dengan kondisi sector perbankan
yang rapuh. Hal ini terjadi karena kebijakan perbankan yang sangat liberal.
Sampai hamper satu decade setelah krisis perbankan masih tetap menjadi bagian
dari krisis ekonomi. Kondoso LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan masih
rendah. Sepertiga bahkan sampai 40% dana perbankan tidak bisa disalurkan
sebagai kredit untuk usaha dan bisnis. Dana perbankan banyak dimainkan untuk
investasi bukan disektor riil. Sebagai kebalikan aturan perbankan sebelum
krisis, setelah krisis perbankan dijerat dengan berbagai aturan yang sangat
ketat, sehingga mengorbankan sector riil. Kondisi sector industry akhirnya juga
mengalami kemacetan. Akibat selanjutnya tidak hanya krisis moneter, krisis
perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, tetapi juga diikuti
krisis sosial, krisis kepercayaan dan krisis polotik. Seperti yang dikemukakan
berbagai pengamat ekonomi (Lukman Dendawijaya, 2003) krisis yang melanda.
Indonesia sejak Juli 1997 hingga tahun 2003 adalah
sebagai berikut:
1. Krisis Moneter, Indikatornya :
a. Depresiasi kurs rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat
b. Neraca pembayaran (Balance of
Payment) yang negative
c. L/C bank-bank nasional tidak
diterima oleh perbankan internasional
d. Uang beredar terus meningkat.
2. Krisis Perbankan, Indikatornya
:
a. Likuidasi bank ditutup
b. Pembentukan BPPN untuk menyehatkan
bank-bank
c. Bank beku operasi dan bank take over
d. Utang luar negeri yang membengkak
e. Tingkat suku bunga SBI naik terus,
mulai 30%, 40% dan 45% jangka waktu 1 bulan
f. Tingkat suku bunga deposito bank
umum 45%, 55% dan 65% jangka waktu 1 bulan
g. Utang bank dalam bentuk BLBI
melampaui 200%-500%.
3. Krisis Ekonomi, Indikatornya :
a.
Tingkat suku
bunga pinjaman sangat tinggi, hingga mencapai 70%
b.
Stagnasi di
sector riil
c.
Tingkat
inflasi sangat tinggi (inflasi mencapai 24% dalam 3 bulan pertama tahun 1998)
d.
PHK di
berbagai sector riil.
Krisis pertama yang dialami Indonesia masa orde
baru adalah kondisi ekonomi yang sangat parah warisan orde lama.Sebagian besar
produksi terhenti dan laju pertumbuhan ekonomi selama periode 1962-1966 kurang
dari 2% yang mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita.Defisit anggaran
belanja pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan kredit dari BI meningkat
tajam dari 63% dari penerimaan pemerintah tahun 1962 menjadi127% tahun
1966.Selain itu,buruknya perekonomian Indonesia masa transisi juga disebabkan
oleh besarnya defisit neraca perdagangan dan utang luar negeri,yang kebanyakan
diperoleh dari negara blok timur serta inflasi yang sangat tinggi.Disamping
itu,pengawasan devisa yang amat ketat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS naik dua atau tiga kali lipat.Akibatnya terjadi kegiatan spekulatif
dan pelarian modal ke luar negeri.Hal ini memperburuk perekonomian Indonesia
pada masa itu (Siregar,1987).Krisis kedua adalah laju inflasi yang tinggi pada
tahun 1970-an.Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar dan
krisis pangan akhir tahun 1972.Laju inflasi memuncak hingga 41% tahun 1974
(Hill,1974).Selain itu terjadi devaluasi rupiah sebesar 50% pada November 1978.Bulan
September 1984,Indonesia mengalami krisis perbankan ,yang bermula dari
deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank negara untuk
memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit macet,serta bebas untuk
menentukan tingkat suku bunga,baik deposito berjangka maupun kredit
(Nasution,1987).Masalah-masalah tersebut terus berlangsung hingga terjadi
krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997.
Terakhir,antara tahun 1990-1995 ekonomi
Indonesia beberapa kali mengalami gangguan dari waktu ke waktu.Pertama,walaupun
tidak menimbulkan suatu krisis yang besar,apresiasi nilai tukar yen Jepang
terhadap dollar AS sempat merepotkan Indonesia.Laju pertumbuhan ekspor
Indonesia sempat terancam menurun dan beban ULN dari pemerintah Jepang
meningkat dalam nilai dollar AS.Kedua,pada awal tahun 1994,perekonomian
Indonesia cukup terganggu dengan adanya arus pembelian dollar AS yng bersifat
spekulatif karena beredar isu akan adanya devaluasi rupiah
(Tambunan,1998).Sumber: Tambunan (1998) pertukaran bath-dollar Dari tahun
1985 ke tahun 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada 1996, dana hedge
Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai.Dari 1985 sampai 2 Juli 1997,
baht dipatok 25 bath per dollar AS.Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997,
nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami goncangan akibat para
investor asing mengambil keputusan “jual”, karena tidak percaya lagi terhadap
prospek perekonomian dan ketidakstabilan politik Negara Thailand. Untuk
mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, Thailand melakukan
intervensi yang didukung oleh Bank Sentral Singapura. Namun, pada tanggal 2
Juli 1997, Bank Sentral Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar bath dibebaskan
dari ikatan dollar AS dan meminta bantuan IMF.
Pengumuman ini menyebabkan nilai bath
terdepresiasi sekitar 15-20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 bath
per dollar AS. Pada 1997, sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia tampak jauh
dari krisis. Tidak seperti Thailand, tingkat inflasi Indonesia lebih rendah.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar, menguat. Dalam kondisi ekonomi seperti
itulah, banyak perusahaan di Indonesia meminjam uang dalam bentuk dolar
AS.Krisis moneter yang terjadi di Thailand ini, menyebabkan Indonesia dan
beberapa negara Asia, seperti Filipina, Korea dan Malaysia mengalami krisis
keuangan. Ketika krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan
menyebabkan nilai dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke
rupiah. Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar
rupiah, nilai rupiah terus merosot. Di bulan Agustus 1997 nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS melemah dari Rp2.500,00 menjadi Rp2.650,00 per dolar AS.
Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Padahal, pada
saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, sudah
sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin
menipis.Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar (ketika nilai tukar
rupiah kuat terhadap dolar), kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk
membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan
dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. IMF datang dengan paket
bantuan 23 milyar dolar, tapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Malahan akhirnya
paket bantuan IMF itu, yang dalampenggunaannya banyak terjadi penyelewengan,
semakin menambah beban utang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.Krisis
Rupiah Hingga Krisis Ekonomi. Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia
yang mengalami krisis mata uang, kemudian disusul oleh krisis moneter dan
berakhir dengan krisis ekonomi yang besar. Seperti diungkapkan oleh Haris
(1998), “Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang
paling parah sepanjang orde baru. Ditandai dengan merosotnya kurs rupiah
terhadap dolar yang luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita bangsa
kita yang sangat drastis. Lebih jauh lagi, sejumlah pabrik dan industri yang
bakal collaps atau disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha yang
jatuh tempo pada tahun 1998 tak lama lagi akan menghasilka ribuan pengngguran
baru dengan sederet persoalan sosial. Ekonom, dan politik yang baru pula”
Menurut Fischer (1998), sesungguhnya pada masa
kejayaan Negara-negara Asia Tenggara, krisis d beberapa negara, seperti
Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, sudah bisa diramalkan meski waktunya
tidak dapat dipastikan.Misalnya di Thailand dan Indonesia, defisit neraca
perdagangan terlalu besar dan terus meningkat setiap tahun, sementara pasar
properti dan pasar modal di dalam negeri berkembang pesat tanpa terkendali.
Selain itu, nilai tukar mata uang di dua Negara tersebut dipatok terhadap dolar
AS terlalu rendah yang mengakibatkan ada kecenderungan besar dari dunia usaha
didalam negeri untuk melakukan pinjaman luar negeri, sehingga banyak perusahaan
dan lembaga keuangan di negara-negara itu menjadi sangat rentan terhadap risiko
perubahan nilai tukar valuta asing. Dan yang terakhir adalah aturan serta
pengawasan keuangan oleh otoriter moneter di Thailand dan Indonesia yang sangat
longgar hingga kualitas pinjaman portfolio perbankan sangat rendah.Anggapan
Fischer tersebut dapat membantu untuk menentukan apakah krisis rupiah terjadi
karena krisis bath Thailand. Sementara menurut McLeod (1998), krisis rupiah
di Indonesia adalah hasil dari akumulasi kesalahan-kesalahan pemerintah dalam
kebijakan-kebijakan ekonominya selama orde baru, termasuk diantaranya kebijakan
moneter yang mempertahankan nilai tukar rupiah pada tingkat yang overvalued.
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak
awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi.
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik
drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran
meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka. Krisis ini tetap terjadi,
meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan
disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat
adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan
devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan
sedikit surplus.
1990 |
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
|
Pertumbuhan ekonomi (%)
|
7,24
|
6,95
|
6,46
|
6,50
|
7,54
|
8,22
|
7,98
|
4,65
|
Tingkat Inflasi (%)
|
9,93
|
9,93
|
5,04
|
10,18
|
9,66
|
8,96
|
6,63
|
11,60
|
Neraca pembayaran (US$)
|
2,099
|
1,207
|
1,743
|
741
|
806
|
1,516
|
4,451
|
-10,021
|
Neraca perdagangan
|
5,352
|
4,801
|
7,022
|
8,231
|
7,901
|
6,533
|
5,948
|
12,964
|
Neraca berjalan
|
-3,24
|
-4,392
|
-3,122
|
-2,298
|
-2,96
|
-6,76
|
-7,801
|
-2,103
|
Neraca modal
|
4,746
|
5,829
|
18,111
|
17.972
|
4,008
|
10,589
|
10,989
|
-4,845
|
Pemerintah (neto)
|
633
|
1,419
|
12,752
|
12,753
|
307
|
336
|
-522
|
4,102
|
Swasta (neto)
|
3,021
|
2,928
|
3,582
|
3,216
|
1,593
|
5,907
|
5,317
|
-10,78
|
PMA (neto)
|
1,092
|
1,482
|
1,777
|
2,003
|
2,108
|
4,346
|
6,194
|
1,833
|
Cadangan devisa akhir tahun (US$)
|
8,661
|
9,868
|
11.611
|
12,352
|
13,158
|
14,674
|
19,125
|
17,427
|
(bulan impor nonmigas c&f)
|
4,7
|
4,8
|
5,4
|
5,4
|
5,0
|
4,3
|
5,2
|
4,5
|
Debt-service ratio (%)
|
30,9
|
32,0
|
31,6
|
33,8
|
30,0
|
33,7
|
33,0
|
|
Nilai tukar Des. (Rp/US$)
|
1,901
|
1,992
|
2,062
|
2,11
|
2,2
|
2,308
|
2,383
|
4.65
|
APBN* (Rp.milyar)
|
3,203
|
433
|
-551
|
-1,852
|
1,495
|
2,807
|
818
|
456
|
*Tahun
anggaran
Sumber :
BPS,Indikator ekonomi; Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia;
World Bank,
Indonesia in Crisis, July 2, 1998.
Menanggapi perkembangan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS yang mulai merosot sejak bulan Mei 1997, pada bulan Juli 1997
BI melakukan empat kali intervensi dengan memperlebar rentang intervensi. Namun
pengaruhnya tidak banyak. Nilai rupiah dalam dolar AS terus tertekan. Tanggal
13 Agustus 1997 rupiah mencapai nilai terendah hingga saat itu, yakni dari
Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dollar AS. BI akhirnya menghapuskan rentang intervensi
dan pada akhirnya rupiah turun ke Rp2.755,00 per dollar AS. Tetapi
terkadang nilai rupiah juga mengalami penguatan beberapa poin. Misalnya, pada
bulan Maret 1988 nilai rupiah mencapai Rp10.550,00 untuk satu dollar AS,
walaupun sebelumnya, antara bulan Januari dan Februari sempat menembus
Rp11.000,00 rupiah per dollar AS. Selama periode Agustus 1997-1998, nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS terendah terjadi pada bulan Juli 1998, yakni mencapai
nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per dollar AS. Sedangkan dari bulan
September 1998 hingga Mei 1999, perkembangan kurs rupiah terhadap dolar AS
berada pada nilai antara Rp8.000,00 dan Rp11.000,00 per dollar AS. Selama
periode 1 Januari 1998 hingga 5 Agustus 1998, depresiasi nilai tukar rupiah
terhadap dollar AS adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan mata uang-mata
uang Negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami depresiasi terhadap dolar
AS selama periode tersebut.
Perubahan
Nilai Tukar Mata Uang Beberapa Negara Asia : 30/6/97-8/5/98.
Negara
|
US$/100 Uang lokal 6/30’97
|
12/31’97
|
Perubahan (%)
6/30-12/31
|
5/8’98
|
Perubahan (%)
1/1-5/8’98
|
Perubahan Kumulatif (%)
6/30’97-5/8’98
|
Thailand
|
4,05
|
2,08
|
-48,7
|
2,59
|
24,7
|
-36
|
Malaysia
|
39,53
|
25,70
|
-35,0
|
26,25
|
2,1
|
-33,6
|
Indonesia
|
0,04
|
0,02
|
-44,0
|
0,01
|
-53,0
|
-73,8
|
Filipina
|
3,79
|
2,51
|
-33,9
|
2,54
|
1,3
|
-33,0
|
Hongkong
|
12,90
|
12,90
|
0,0
|
12,90
|
0,0
|
0,0
|
Korea Selatan
|
0,11
|
0,06
|
-47,7
|
0,07
|
21,9
|
-36,2
|
Taiwan
|
3,60
|
3,06
|
-14,8
|
3,10
|
1,2
|
-13,8
|
Singapura
|
69,93
|
59,44
|
-15,0
|
61,80
|
4,0
|
-11,6
|
Serosot
sejak bulan Mei 1997, pada bulan Juli 1997 BI melakukan empat kali intervensi
dSumber :Goldstein (1998)
Sebagai
konsekuensinya, BI pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai
tukar rupiah terhadap valuta asing. Dengan demikian, BI tidak melakukan
intervensi lagi di pasar valuta asing, sehingga nilai tukar ditentukan oleh
kekuatan pasar.
C.
Masa Reformasi (Demokrasi
Liberal)
Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya
pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh
pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan
yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah
stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna
menyesuaikan dengan keadaan.Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali
masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada
tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus
dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan
ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di
mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang
mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8
milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar
negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah
menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi
perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi
beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena
BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan
berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan
konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak
investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata
lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan
perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki
iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure
Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk
menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang
selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor
asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika
semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja
juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi
seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka
diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan
kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri
kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara
penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari
35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke
sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga
menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena
inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri
masih kurang kondusif.
Sistem
pemerintahan
Orde lama : kebijakan pada pemerintah,
berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah,
sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah,
namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan
ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan.
Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan
yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah
Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde
Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita
masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru
dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua
ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis
demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu
yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan
otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru
“terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi
masyarakat sangat minimal) pada masa orba terdapat instrumen-instrumen
pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalan organisasi profesi,
pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah
sipil, dll.
Orde
reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di
DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi
Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana
bangsa ini.
Masa di Era pemerintahan SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye
menargetkan penurunan orang miskin dari sekitar 16 persen tahun 2005 menjadi
8,2 persen tahun 2009 (Hadat : 2007). (Ini sebelum terjadi kenaikan
harga BBM tahun 2005 dan merebaknya berbagai bencana alam selama periode 2005
hingga awal tahun 2006 yang membuat jumlah orang miskin di Indonesia meningkat
menjadi 17,75 persen atau sekitar 39 juta jiwa, dan jumlah pengangguran menjadi
40,4 juta orang, atau sekitar 38 persen dari jumlah angkatan kerja (Maret
2006).
Masalah yang
ada:
a)
Masalah
pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak
tampak strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah.
b)
Angka
pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.
c)
Penanganan
bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak
profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi
begitu cepat sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan.
Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah Badan Sar Nasional yang
saat inipun terlihat kedodoran karena sumber daya yang terbatas. Sementara itu,
pembentukan komisi dll hanya menjadi pemborosan yang luar biasa.
d)
Masalah
korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan
yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor
perampok kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap
upaya pemberantasan korupsi mulai terasa menghambat pembangunan.
Upaya-upaya pemerintahan SBY mengentaskan kemiskinan memberi penekanan
terutama pada aspek-aspek antara lain:
a)
bantuan langsung
tunai
b)
beras untuk
rakyat miskin
c)
bantuan untuk
sekolah/pendidikan
d)
bantuan
kesehatan gratis
e)
pembangunan
perumahan rakyat
f)
pemberian kredit
mikro
g)
bantuan untuk
petani dan peningkatan produksi pangan
h)
bantuan untuk
nelayan dan program untuk sektor perikanan
i)
peningkatan
kesejahteraan PNS, termasuk prajurit TNI dan Polri
j)
peningkatan
kesejahteraan buruh
k)
bantuan untuk penyandang
cacat (jaminan sosial)
l)
pelayanan publik
cepat dan murah untuk rakyat
m)
Indonesia
masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
n)
Anggaran
pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN
o)
Konversi
minyak tanah ke gas
p)
Pembayaran
utang secara bertahap kepada badan PBB
q)
Buy
back saham BUMN
r)
Pelayanan
UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil
s)
Subsidi
BBM.
t)
Memudahkan
investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
u)
Meningkatkan
sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".
v)
Pemberian
bibit unggul pada petani.
w)
Pemberantasan
korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Krisis Ekonomi Masa Pemerintahan
Joko Widodo
Demonstrasi dan protes meruak ke arah Jokowi, sebagian
besar pendemo malah mendesaknya pulang ke Solo karena gagal dan memalukan
warga Solo. Indonesia dibayangi krisis ekonomi warisan eras SBY ,dan
suasananya mirip menjelang krisis moneter 1997, utang swasta saat ini
kebanyakan berjangka pendek dan tanpa lindung-nilai. Banyak pula dari utang
tersebut dipakai membiayai proyek jangka panjang. Para oligarki kelilingi
Jokowi. Sampai menjelang krismon 1997, kinerja lembaga-lembaga keuangan
Indonesia sangat kinclong. Asetnya melejit sangat cepat, demikian pula
keuntungannya. Para konglomerat pemilik bank pun tampak sangat percaya diri
dalam melakukan ekspansi bisnis di segala sektor.
Ketika itu Indonesia seolah tinggal selangkah
menjadi negara makmur. Tapi semua itu mulai berantakan pada Agustus 1997,
ketika rupiah mulai terjun bebas terhadap dollar AS. Kredit macet dan
harga-harga barang langsung melambung. Rakyat pun mengamuk. Demikian hebatnya
amuk rakyat ketika itu, tentara yang biasanya sangat ampuh menghadapi kerusuhan
tak berdaya. Akhirnya, ketika kobaran api dan kematian makin merebak di
berbagai kota, Suharto menyatakan mundur sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998.
Mirip menjelang Krismon 1997, data BI sampai awal 2015
menunjukkan utang luar negeri swasta lebih besar ketimbang pemerintah, yaitu
US$ 192 miliar berbanding US$ 136 miliar. Sama seperti dulu, kebanyakan utang
swasta, menurut data BI sekarang, bersifat jangka pendek dan tanpa lindung-nilai.Celakanya,
tak sedikit dari utang Valas tersebut dipakai untuk membiayai proyek-proyek
berjangka menengah atau panjang. Lebih mengkhawatirkan lagi, hasil dari
proyek-proyek tersebut berbentuk rupiah. Salah satu paling berisiko adalah
proyek-properti yang belakangan ini menjamur dimana-mana. Hal ini tampak
kasatmata dari pembangunan perumahan, mal, superblock, dan sebagainya.Maka,
seperti 1997, bila nanti rupiah jeblok berkelanjutan, kredit macet bakal
melesat dan banyak proyek berhenti di tengah jalan. PHK massal pun tak
terelakkan! Bisa dipastikan, lembaga-lembaga akan mengalami kerugian besar
bahkan bisa bangkrut lantaran tak sanggup menanggung kredit macet. Dan
pemerintah pun dihadapkan pada dua pilihan: mengambil langkah penyelamatan
dengan menalangi kredit macet para kreditor, atau membiarkan kebangkrutan
terjadi. Sejak kasus Bank Century, kedua pilihan mengandung resiko berat.
Seperti kasus Bank Century, menyelamatkan bisa membuat para pengambil keputusan
menjadi bulan-bulanan para politisi, bahkan bisa masuk penjara. Bila memilih
keputusan kedua, pada titik ekstrim, dunia keuangan bisa mengalami kebangkrutan
massal atau jatuh sepenuhnya ke tangan asing.
Berdasarkan kasus Bank Century itulah, Ketua
umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, telah
berulang kali mengingatkan bahwa UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)
harus segera dibuat. Tanpa JPSK, menurut Sigit, ketika terjadi krisis keuangan
tak ada pejabat yang berani mengambil keputusan karena takut diadili secara politis
dan pidana.
Sigit berharap agar UU JPSK mengatur tentang definisi
krisis, siapa yang berhak menentukan telah terjadi krisis, dan apa yang bisa
dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tapi Sigit tentu juga
harus realistis bahwa sekarang ini segala sesuatu bisa dijungkirbalikkan,
termasuk pasal-pasal hukum yang tersurat. Kini secara umum lembaga keuangan,
baik bank maupun yang non-bank, masih dalam kondisi sehat. Hanya saja, sejumlah
isyarat bahaya sudah bermunculan. Salah satunyanya adalah anjloknya laba
bank-bank swasta papan atas pada 2014. Laba perbankan swasta dalam Top 10 bank
terbesar di Indonesia, tahun lalu turun 7,06% dari Rp 28,12 triliun menjadi Rp
26,13 triliun.
Hanya dua bank swasta yang tahun lalu mengalami
kenaikan laba, yaitu BCA dengan perolehan Rp 16,49 triliun atau naik 15,7% dari
Rp 14,25 triliun; dan Bank Panin dengan pertumbuhan laba 4,42% dari Rp 2,26
triliun menjadi Rp 2,36 triliun. Bank swasta lainnya, yaitu CIMB Niaga labanya
anjlok 59,13% menjadi Rp 2,34 triliun di akhir 2014; Bank Danamon rontok 36%
menjadi Rp 2,6 triliun; BII ambles 65% menjadi Rp 752 miliar; dan Bank Permata
turun 8,77% menjadi Rp 1,59 triliun.
Dalam Top 10 bank terbesar di Indonesia itu, bank-Bank
BUMN memang masih mencetak pertumbuhan laba. Total laba yang dibukukan Mandiri,
BRI, BNI dan BTN tahun lalu naik 12,07% menjadi Rp 56 triliun. Dengan rincian,
laba BRI naik 14,35% menjadi Rp 24,2 triliun, Mandiri naik 9,34% menjadi Rp
19,9 triliun, BNI naik 19,1% menjadi Rp 10,78 triliun. Satu-satunya bank milik
pemerintah yang membukukan penurunan laba adalah BTN , yaitu dari 1,56 triliun
menjadi 1,12 triliun atau turun 28,59%. Sementara itu merosotnya harga
komoditas seperti minyak sawit, batubara dan minyak telah mendorong OJK untuk
mengingatkan para bankir agar waspada terhadap bahaya kredit macet. Dengan
alasan, rontoknya harga komoditas-komoditas tersebut berdampak luas terhadap
perekonomian nasional. Ini karena minyak kelapa sawit dan batubara adalah
komoditas unggulan Indonesia, dan minyak masih merupakan sumber penghasilan
penting bagi pemerintah.
OJK tak menginginkan apa yang terjadi pada Kredit
Usaha Rakyat (KUR) merembet ke yang lain. Kemacetan KUR tahun lalu mencapai
4,2%, padahal batas toleransi kredit macet adalah 5%. Kenyataan ini membuat
pemerintah memangkas KUR sebanyak 30% menjadi Rp 20 trilliun pada tahun ini.
Agar tak kecolongan lagi, pemerintah juga tak lagi menggunakan BPD sebagai
penyalur KUR. Sekarang hanya BRI, BNI, dan Mandiri yang diberi kepercayaan
menyalurkan KUR .
Selain kerugian yang dialami Bank terjadi juga
penurunan nilai mata uang rupiah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat (AS) sempat menembus Rp 13.000/US$. Ini merupakan titik terlemah sejak
17 tahun terakhir, alias sejak era krisis ekonomi 1998 (krisis
moneter/krismon).
Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga
sejumlah menteri menyatakan, pelemahan rupiah disebabkan oleh faktor eksternal.
Terutama karena mulai menguatnya perekonomian Amerika Serikat (AS), setelah
dilanda krisis hebat pada 2008 lalu.Kondisi ini membuat dolar AS yang menyebar
di negara-negara berkembang ‘pulang kampung’. Sehingga tak hanya rupiah, tapi
banyak mata uang di duna yang juga melemah terhadap dolar.Namun analis asing
punya pendapat lain soal pelemahan rupiah yang terjadi. Berikut rangkumannya
seperti dikutip:
1.Akibat
Pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI)
Khoon Goh, Senior FX Strategy dari ANZ mengatakan,
pelemahan rupiah tidak lepas dari pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus
Martowardojo beberapa waktu lalu. Agus sempat menyebut, bahwa tahun ini
sepertinya inflasi Indonesia terkendali. Bahkan bukan tidak mungkin. inflasi
sepanjang 2014 hanya berada di kisaran 4%.Pasar mengartikan ini sebagai sinyal,
bahwa BI akan mulai mengendurkan kebijakan moneter. Salah satunya adalah
peluang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate.Ketika suku bunga semakin
rendah, maka investasi di Indonesia sudah kurang menggiurkan. Akibatnya terjadi
arus modal keluar (capital outflow) yang membuat rupiah melemah.“Sepertinya
bank sentral mengizinkan rupiah melemah. Ini memicu lebih banyak arus modal
keluar,” tutur Goh seperti dikutip dari CNBC.Pada 17 Februari 2015, kala BI
memangkas BI Rate dari 7,75% menjadi 7,5%, rupiah melemah sampai 0,56%.
2. Pudarnya
Jokowi Effect
Ada faktor lain yang menyebabkan rupiah cenderung
melemah. Pelaku pasar saat ini sudah mulai rasional, dan sepertinya euforia
terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden, atau sering disebut Jokowi
Effect, sudah memudar. “Euforia atas kemenangan Presiden Joko Widodo tidak
bertahan lama,” ujar Khoon Goh, Senior FX Strategy dari ANZ. Pasca pemilihan
presiden (pilpres) 9 Juli 2014, pasar keuangan Indonesia menikmati ‘guyuran’
arus modal masuk (capital inflow). Rupiah pun menguat hingga nyaris 5% selama
periode 25 Juni hingga 23 Juli. Setelah itu, rupiah cenderung melemah karena euforia
Jokowi Effect sudah terkikis. Apalagi fundamental ekonomi Indonesia masih perlu
dibenahi, misalnya defisit transaksi berjalan yang berada di kisaran 3% dari
Produk Domestik Bruto (PDB). “Jadi arus modal masuk itu tidak berkelanjutan,”
kata Goh.
3. Dolar
Bisa Menyentuh Rp 13.250
Fundamental ekonomi Indonesia masih perlu dibenahi,
misalnya defisit transaksi berjalan yang berada di kisaran 3% dari Produk
Domestik Bruto (PDB). “Jadi arus modal masuk itu tidak berkelanjutan,” kata
Khoon Goh, Senior FX Strategy dari ANZ. Tidak hanya dari dalam negeri, rupiah
juga tertekan faktor eksternal karena dolar AS begitu ‘perkasa’ terhadap mata
uang dunia. Ini ditunjukkan dengan Dollar Index (perbandingan dolar AS dengan
mata uang utama dunia) yang mencapai titik tertinggi dalam 12 tahun terakhir.
Oleh karena itu, Goh memperkirakan rupiah masih bisa melemah lagi. Dia menilai
pada akhir tahun rupiah akan berada di posisi Rp 13.250/US$.
Tantangan yang dihadapi Presiden terpilih Joko Widodo
alias Jokowi di bidang ekonomi tidak mudah. Jika pemerintahan Jokowi mau
memenuhi janjinya kepada rakyat Indonesia yang telah menaruh kepercayaan besar
pada dirinya, maka dia harus membuat terobosan penting. Sejumlah agenda
reformasi di bidang ekonomi sudah menunggu. Yang ditunggu oleh publik bukan
sekedar apa daftar niat baik yang mau dilakukan pemerintah Jokowi, tetapi
bagaimana dia akan melakukannya. Beberapa hari sebelum pelantikan Jokowi-JK,
Komite Ekonomi Nasional (KEN) melansir tantangan yang akan dihadapi
pemerintahan mendatang. Raden Pardede, Wakil Ketua KEN, menyebut tiga tantangan besar perekonomian yang akan dihadapi, dan harus
diantisipasi pemerintah.
Tantangan pertama adalah perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang berakibat pada naiknya suku bunga negara tersebut.
Tantangan pertama adalah perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang berakibat pada naiknya suku bunga negara tersebut.
Perbaikan ekonomi Negara Paman Sam mempengaruhi nilai tukar dolar terhadap rupiah, dan berimbas pada banyak
aspek finansial di Indonesia. Tantangan kedua perekonomian global yang bisa
semakin melemah. Tantangan ketiga adalah tekanan inflasi jika kenaikan harga
minyak benar-benar dijalankan.
Raden menjelaskan, jika the Fed menaikkan suku bunga agresif dalam waktu dekat, perekonomian Indonesia akan sangat terpukul karena tengah mengalami twin deficit(transaksi berjalan dan APBN). Kenaikan suku bunga the Fed diperkirakan akan menimbulkan arus modal yang terhenti atau malah berbalik arah. Peristiwa tersebut akan berbahaya padalikuiditas dan cadangan devisa dalam negeri, karena Indonesia membutuhkan likuiditas besar untuk menyeimbangkan kedua defisit.
Raden menjelaskan, jika the Fed menaikkan suku bunga agresif dalam waktu dekat, perekonomian Indonesia akan sangat terpukul karena tengah mengalami twin deficit(transaksi berjalan dan APBN). Kenaikan suku bunga the Fed diperkirakan akan menimbulkan arus modal yang terhenti atau malah berbalik arah. Peristiwa tersebut akan berbahaya padalikuiditas dan cadangan devisa dalam negeri, karena Indonesia membutuhkan likuiditas besar untuk menyeimbangkan kedua defisit.
“Rupiah juga akan tertekan dengan semakin menguatnya
dollar Amerika Serikat. Dan hal-hal tersebut akan semakin menekan transaksi
berjalan di tahun depan,” ujar Raden. Sebagai risiko yang sangat berbahaya,
lanjut Raden, kenaikan suku bunga the Fed patut diantisipasi dengan kebijakan
yang komprehensif.
Dari dalam negeri, rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan akan membawa tekanan inflasi. Tetapi, tinggi rendahnya inflasi dan gejolak di masyarakat menjadi pertanyaan lebih lanjut. Keadaan politik yang tidak ramah membuat peristiwa ini akan memberikan goncangan sendiri.
Dari dalam negeri, rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan akan membawa tekanan inflasi. Tetapi, tinggi rendahnya inflasi dan gejolak di masyarakat menjadi pertanyaan lebih lanjut. Keadaan politik yang tidak ramah membuat peristiwa ini akan memberikan goncangan sendiri.
Untuk menghadapi tantangan ini pemerintah perlu
mengeluarkan kebijakan yang agresif. Tetapi sebelum kebijakan terbit,
pemerintah perlu mengidentifikasi dampak yang terjadi akibat goncangan ekonomi
dari faktor eksogen dan menentukan target dari kebijakan yang akan dilakukan
untuk merespon goncangan yang datang. Juga perlu menggerakkan segala instrumen
ekonomi sesuai target yang diinginkan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak
yang akan terjadi akibat goncangan ekonomi.
Pemerintah juga perlu melakukan pemotongan dan
realokasi subsidi energi pada 2014. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan
mempunyai ruang fiskal yang lebih besar untuk kemudian dialokasikan kepada
belanja infastruktur publik serta belanja jaring pengaman sosial. “Juga
membangun infrastruktur dan sistem logistik yang efisien,”
Mantan Menteri Koordinator dan Perekonomian Chairul
Tanjung mengatakan, ekonomi Indonesia dua tahun ke depan menjadi tantangan bagi
pemerintahan era Jokowi-JK. Persoalan ekonomi yang harus diselesaikan oleh
pemerintahan baru cukup rumit seperti defisit neraca transaksi berjalan,
subsidi yang berlebihan, dilema menaikkan harga BBM dengan dampak
meningaktnya inflasi, dan angka kemiskinan yang naik. “Dua tahun ke depan
memang tantangan, tapi saya optimis,” kata Chairul.
Ekonomi Indonesia, kata dia, membutuhkan suasana yang
kondusif untuk dapat bergerak sesuai tujuan. Saling gotong royong karena
Indonesia terlalu kompleks untuk dikelola oleh satu kelompok saja. “Untuk itu
saya ingin mengetuk hati para pemimpin bangsa untuk duduk bersama-sama dan
bekerja keras untuk kepentingan bangsa,” pungkas Ketua KEN ini.
Selain itu, Para pengamat ekonomi mengatakan bahwa di
tingkat global, saat ini ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara
di Eropa berada di bawah perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB). Bahkan, secara
rata-rata pertumbuhan PDB di kawasan Eropa diperkirakan hanya mencapai 0.1
persen pada kuartal kedua, yang berati lebih rendah dari kuartal pertama
sebesar 0,2 persen.
Lebih lanjut dikatakan, ekonomi Jerman berkontraksi
0.2 persen, Perancis melaporkan stagnasi pertumbuhan dengan ancaman defisit di
atas 4 persen, sementara Italia kembali meneruskan tren kontraksi mengarah ke
resesi yang telah dialami dalam beberapa kuartal terakhir. Adapun di Eropa
Timur khususnya Polandia, Ceko, dan Rumania juga menunjukkan
perlambatan. Bahkan ekonomi Rumania dilaporkan berkontraksi 1 persen pada
kuartal 2/2014.
Kondisi di atas juga diperburuk oleh situasi politik
Zona Euro dengan kian memburuknya perseteruan Rusia dan Ukraina. Hal ini yang
menyebabkan potensi terhentinya bantuan Internasional ke kawasan ini.
Tercatat juga, indeks kepercayaan konsumen di 18
negara yang tergabung dalam Zona Euro juga mengalami pertumbuhan negatif
yang semakin dalam. Pada bulan Agustus 2014, indeks kepercayaan konsumen
terus merosot hingga minus 10 persen dari posisi Juli 2014 yang mencapai minus
8,4.
Karena itu bisa kita pahami jika Bank Sentral Eropa
(ECB) pada Juli lalu mengumumkan, kawasan Zona Euro kembali dibayang-bayangi
risiko deflasi yang berpotensi menjerumuskan ekonomi kawasan tersebut. Bahkan
ECB telah melaporkan inflasi yang sangat rendah bulan Juli lalu di level 0.4
persen, yang merupakan inflasi terlambat sejak tahun 2009.
Inilah situasi ekonomi global yang tidak ringan yang
akan dihadapi pemerintahan presiden Jokowi. Maka dia sangat perlu untuk
mempersiapkan secara hati-hati kabinetnya yang menyangkut bidang ekonomi
beserta kebijakannya.
Pada era Presiden Joko Widodo,
Indonesia mengalami gejolak ekonomi yang
cukup mengkhawatirkan. Selama kepemimpinan beliau yang memasuki setengah tahun
lamanya, Indonesia terkena dampak dari pelemahan rupiah terhadap dollar hingga
mencapai level 13.200-an atau hamper serupa dengan krisis moneter diera
Presiden Soeharto yang ada di level mencapai 17.000 dengan harga rupiah saat
itu. Namun semuanya hanya baru bias dikatakan sebagai perkiraan perkiraan dan
asumsi masyarakat atas melemahnya dollar. Adapaun secara fakta, krisis moneter
belum bisa dibuktikan. Ini ditandakan dengan masih stabilnya perekonomian
nasional saat ini. Data menunjukkan bahwa Ekonomi Indonesia Masih Mampu Untuk
Tumbuh Secara Moderat ditengah perlambatan pemulihan ekonomi dunia, ternyata ekonomi
Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,01% yoy atau sedikit mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini, yang
tercatat sebesar 5,12% yoy. Konsumsi rumah tangga tercatat cukup stabil dan
masih meningkat sebesar 5,4% yoy. Daya beli masyarakat masih tetap tinggi,
meskipun efek belanja pemilu sudah tidak ada dan telah terjadi kenaikan harga
listrik dan gas.
Kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan
ekonomi juga mengalami perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan harga
komoditas. Kegiatan investasi tercatat mengalami perlambatan sebagai akibat
dari pelemahan nilai tukar Rupiah dan kebijakan moneterketat yang diterapkan
oleh Bank Indonesia. Namun demikian, menurut data yang dirilis oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi penanaman modal di Indonesia masih
mengalami pertumbuhan sebesar 19,3% yoy di kuartal ketiga 2014 atau meningkat
dari pertumbuhan 3,2% yoy yang tercatat di kuartal kedua 2014. Realisasi
penanaman modal dalam negeri naik sebesar 24,2% yoy, sedangkan realisasi
penanaman modal asing naik sebesar 6,8% yoy di kuartal ketiga 2014. Bank Dunia
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan tetap stabil.
Hanya akan mengalami kenaikan tipis dari 5,1 persen di 2014 menjadi sebesar 5,2
persen. “Pertumbuhan eknomi Indonesia diperkirakan akan cenderung stabil dan
sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 5,5 persen,” menurut seorang ekonom
Bank Dunia untuk Indonesia. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia
dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut
mengakibatkan investasi dan ekspor Indonesia menjadi lemah. Lemahnya ekspor
berpengaruh pada kecilnya kontribusi terhadap penyempitan defisit neraca
berjalan. Defisit neraca berjalan turun menjadi 6,8 miliiar dolar atau 3,1
persen dari PDB kuartal ketiga 2014 dan lebih rendah sebesar 0,8 poin
presentase dari PDB dibanding laju tahun lalu. Penurunan ini secara bertahap
akan terus berlangsung.
Kondisi yang sama, lanjutnya, juga
terjadi pada sektor fiskal dengan pertumbuhan penerimaan tetap yang relatif
lemah, sementara belanja modal terkontraksi. Pertumbuhan penerimaan pada
periode Januari-Oktober 2014 10,8 persen terus berada di bawah pertumbuhan PDB
nominal 11,8 persen pada kuartal 1- sampai kuartal 3 tahun 2014. Sementara pada
sisi pengeluaran, laju pencairan anggaran secara keseluruhan di akhir Oktober
2014 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya karena dorongan
peningkatan belanja subsidi energi.
Adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi
akan menyebabkan peningkatan inflasi. Kendati begitu dampak terhadap inflasi
diperkirakan hanya akan bersifat sementara. Pada tahun 2015 inflasi akan berada
di angka 7,5 persen dan akan mengalami penurunan apabila tidak terjadi gejolak
eknomi lainnya. Dari kenaikan BBM itu memang akan memunculkan inflasi, namun
akan menghemat pengeluaran fiscal sebesar 100T.
Penyesuaian harga BBM bersubsidiakan
memperluas ruang fiskal bagi peningkatan belanja pembangunan di sektor-sektor
yang lebih penting, salah satunya di sektor kesehatan. Karena dana belanja
kesehatan pemerintah hanya sekitar 1,2 persen dari PDB tahun 2012 atau
sekitar 43 dolar AS per kapita relatif lebih rendah di banding negara lain.
Dengan adanya penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM tersebut Indonesia
memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan.
Ditambahkan oleh Masyita Crystaliin,
ekonom Bank Dunia untuk Indonesia lainnya, selain menghadapi tantangan
perbaikan layanan kesehatan, pemerintahan baru saat ini juga dihadapkan pada
persoalan pendapatan negara yang terus menurun hanya sedikit di atas 11 persen
dari PDB. Apabila tidak dilakukan reformasi, total penerimaan PDB diproyeksikan
akan semakin menurun menjadi 13,7 persen di tahun 2019. Oleh karena itu, ia
menekankan pemerintah kedepan harus mengejar pendapatan negara dengan
memaksimalkan pendapatan pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan reformasi
kebijakan penerimaan untuk memperluas basis pajak, menyederhanakan struktur
perpajakan, rasionalisasi jenis pajak, dan secara selektif melakukan revisi
sejumlah tarif pajak agar sebanding dengan tarif internasional. “Dengan fokus
yang kuat pada penerimaaan oleh pemerintah yang baru akan sangat penting dalam
menciptakan ruang fiskal bagi pelaksanaan program-program pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut Masyita mengatakan
pembelanjaan APBN yang baik dalam berbagai bidang termasuk pelayanan kesehatan,
jaminan sosial, infrastruktur diharapkan dapat menurunkan defisit fiskal
tahun 2015. Disamping itu dengan adanya relokasi anggaran penghematan fiskal
dari kenaikan harga BBM bersubsidi ke sektor-sektor tersebut juga diharapkan
bisa mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pasalnya hingga saat ini tingkat
kemiskinan nasional masih berada pada angka 11, 3 persen dan diproyeksikan
penurunannya akan melambat seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Bahkan diperdiksikan akan tetap berada di atas delapan persen pada tahun 2018
jika tidak ada aksi bersama untuk mendukung pemerataan pertumbuhan dan
memperkuat jaringan pengamanan sosial,” tandasnya.
Berbeda dengan proyeksi Bank
Dunia, ekonom UGM, Tri Yuwono, Ph.D., memperkirakan laju pertumbuhan
ekomomi Indonesia cenderung mengalami penurunan secara berkelanjutan.
Pertumbuhan jangka menengah akan ditentukan oleh pertumbuhan glonal yang lebih
lambat dari penurunan terakhir. “Proyeksi dari Gama Leading Economic Indonesia
justru menunjukkan adanya kecenderungan penurunan siklus perekonomian Indonesia
masih berlanjut,” tuturnya. Kecenderungan tersebut terjadi karena aktivitas
ekspor yang lebih kecil kecil dari impor. Sehingga mengakibatkan defisit pada
transakasi perdagangan Indonesia.
Sementara terkait dengan adanya
penyesuaian harga BBM bersubsidi, Tri Yuwono mengatakan bahwa hal tersebut
tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat miskin karena hanya
mengkonsumsi BBM dalam jumlah rendah. Namun begitu, hal itu memberikan dampak
susulan yang sangat memberatkan masyarakat kurang mampu akibat kenaikan
harga-harga kebutuhan pokok dampak dari kenaikan harga BBM. “Saya rasa
pemberian program kompensasi cukup untuk melindungi masyarakat miskin secara
efektif dari dampak kenaikan harga bahan pangan dan transportasi pasca kenaikan
harga BBM betsubsidi,” katanya.
Denni Puspa Purba, ekonom UGM lainnya
mengatakan bahwa arahan proyeksi ekonomi makro Indonesia sudah tepat. Namun
pertumbuhan GDP bisa lebih rendah dari 5,2 persen. Ia juga memperkirakaan iklim
investasi dan ekspor di Indonesia masih akan berjalan lambat di tahun 2015
mendatang. (Humas UGM/Ika).
Dari berbagai pendapat diatas dan fakta
yang telah terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa krisiis ekonomi pada era
Kepresidenan Joko Widodo belum dapat dibuktikan, akan tetapi masih sebatas
asumsi public atas kondisi yang terjadi. Namun dari fakta yang ada, krisis
ekonomi kecil kemungkinan terjadi apabila pemerintah berhasil untuk
mengendalikan kestabilan menguatnya nilai tukar dollar.
1.
Inflasi
Tingkat inflasi pada November sebesar 1,5%.Itu
merupakan inflasi terbesar di 2014 akibat kenaikan harga BBM subsidi. Meskipun
demikian, inflasi 2014 diprediksi hanya sekitar 7,3%-8,1%. Angka tersebut lebih
rendah bila dibandingkan dengan inflasi 2013 yaitu 8,38%. Hal itu terjadi
karena data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi year-on-year
November 2014 terhadap November 2013 hanya 6,23%. Jadi diperkirakan,
peningkatan inflasi tidak akan bertahan lama yaitu hanya sekitar 3-6 bulan
sejak kenaikan harga BBM. Pihak yang paling terkena dampak inflasi ialah orang
miskin dan orang hampir miskin. Hal itu disebabkan pengeluaran keluarga miskin
sekitar 67% untuk kebutuhan pangan jika dibandingkan dengan rata-rata pada
umumnya hanya 49%. Jadi kalau harga pangan meningkat, kesejahteraan keluarga
miskin akan turun. Karenanya pemerintah menyediakan BLT (bantuan langsung
tunai) sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan bagi keluarga miskin.
2.
Nilai tukar rupiah
Nilai tukar rupiah masih melemah sejak awal pekan dan
kini tengah mendekati level 13.000 per dolar AS. Penguatan dolar yang kembali
terjadi mengikis sentimen positif rupiah dari surplus neraca perdagangan pada
Maret. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Rabu (22/4/2015)
menunjukkan nilai tukar rupiah mengalami koreksi 10 poin ke level 12.952 per
dolar AS. Rupiah tampak melanjutkan pelemahannya sejak awal pekan lalu dari
level 12.875 per dolar AS.Sementara itu, data valuta asing Bloomberg, mencatat
nilai tukar rupiah melemah 0,25 persen ke level 12.922 per dolar AS pada
perdagangan pukul 11.05 waktu Jakarta. Nilai tukar rupiah sempat melemah lebih
parah hingga ke level 12.966 per dolar AS.
Masih aktif berfluktuasi, hingga pertengahan hari ini,
nilai tukar rupiah masih berkutat di kisaran 12.913- 12.966 per dolar AS. Pelemahan
rupiah sejak awal pekan juga dialami serentak oleh mata uang lain di Asia. Itu
lantaran dolar AS yang terus menguat karena mendapatkan momentem dari
peningkatan angka inflasi yang keluar dari zona negatif. “Surplus neraca
perdagangan yang dicapai pada Maret belum mampu menahan penguatan rupiah untuk
jangka waktu lebih panjang,” tutur ekonom PT samuel Sekuritas Indonesia, Rangga
Cipta. Dia memprediksi, hari ini rupiah akan melanjutkan pelemahan, sebagian
besar akibat sentimen eksternal.
3.
Naik turun nya harga bbm di indonesia
Belakangan ini harga bbm di indonesia mengalami
fruktuasi yaitu naik dan turun nya harga. Hal ini membuat masyarakat bingung.
Salah satunya, faktor dari naik turunya harga minyak dunia. Harga minyak
dunia, ikut mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Sebab, sekitar 70 persen BBM
di Indonesia adalah hasil impor.
Ternyata tak hanya faktor itu saja, masih ada faktor
lainnya. Menurut riset, Indonesia adalah salah negara yang boros dalam
pemakaian subsidi energi, seperti penggunaan BBM. Data lain juga menyebutkan
kalau sekitar 53 persen dari total subsidi BBM sebesar 220
Triliun, dinikmati oleh pengguna mobil pribadi. Sebenarnya, subsidi itu
diperuntukkan bagi transportasi umum, seperti bus kota dan angkutan umum.
Selain itu, anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi
BBM dinilai terlalu besar. Sedangkan, bidang-bidang lainnya seperti kesehatan,
pembangunan infrastruktur (sekolah, rumah sakit, jalan umum, jembatan, dll),
serta pendidikan, juga membutuhkan dana subsidi. Tujuannya supaya pemerataan di
setiap bidang dapat terjadi. Alasan ini juga bisa mengakibatkan harga BBM naik.
Saat ini harga BBM sudah normal kembali. Apapun keputusan pemerintah terkait
harga BBM, semoga menjadi solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia.
4.
Pasar bebas ASEAN
Pasar Bebas Asean dan Pasar Bebas Asean-China yg
memungkinkan intensitas lintas barang, jasa dan sumber daya manusia
semakin tinggi dan persaingan tenaga kerja menjadi sangat terbuka secara
regional / internasional; dengan potensi aneka masalah, friksi dan konflik.
Untuk itu kita harus mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas tersebut dengan
cara memperbaiki dan menggali lagi sumber daya manusia maupun sumber daya alam
supaya dapat bersaing dengan negara asean lainnya. Permasalahan pada tahun 2014
adalah kesiapan bangsa indonesia menghadapi pasar bebas asean, Agar tidak
banyak SDM indonesia yang menganggur atau kalah bersaing dengan SDM asing.
Solusi untuk
menghadapi pasar bebas asean:
Ada beberapa hal yang harus mulai disiapkan oleh para
pengusaha di Indonesia untuk menghadapi persaingan di tahun 2015 :
1.
Kesiapan
2015 akan di jelang, pilihan yang ada untuk para
pengusaha adalah siap menghadapi atau tersisih dengan kompetisi yang ada.
Kesiapan juga berbicara mengenai evaluasi-evaluasi terhadap kemampuan bisnis
dan infrastruktur di dalamnya menghadapi persaingan dengan kompetitor.
2.
Kecepatan
Pengusaha harus semakin cepat belajar. Cepat dalam beradaptasi
dengan perkembangan zaman. Sigap dalam mengambil keputusan-keputusan strategis
dalam bisnis. Cepat dalam menganalisa peluang-peluang yang ada dan mengambil
celah di antara kompetitor. Jangan terlalu cepat bersantai dan
tenang-tenang karena itu akan membuat Anda ketinggalan di banding pesaing Anda,
apalagi pesaing sekarang juga bertambah dari negara-negara lain.
3.
Kapasitas
Jika selama ini Anda hanya melayani
kebutuhan-kebutuhan atau order-order kecil, maka Anda harus mempersiapkan
diri dan bisnis untuk pasar yang lebih besar. Persiapkan sistem yang
terstruktur dalam bisnis untuk bisa mengakomodir peluang-peluang besar yang
muncul. Buat standarisasi produk yang memungkinkan Anda memproduksi produk
dalam jumlah besar.
4. Kompetensi
Pengusaha di tahun 2015 harus siap untuk bernegosiasi
ke calon pelanggan yang memiliki bahasa yang berbeda. Optimalkan kemampuan
bahasa inggris Anda. Buatlah website, brosur,company profile atau
kartu nama yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga produk Anda juga bisa
dikenal oleh negara lain, bahkan bisa memperluas jaringan pelanggan Anda.Tenaga
penjual dan costumer service di bisnis Anda juga harus
melatih kemampuan bahasa mereka.
5.
Kolaborasi
Perdagangan bebas di 2015 adalah tantangan kita
bersama, oleh karena itu semua pihak harus berjuang bersama untuk melawan
hegemoni produk-produk lintas negara yang akan memonopoli kita. Jalinlah
kerjasama dengan banyak pihak. Ikuti komunitas dan perbesar sinergi, sadarkan
semua orang akan hal ini sehingga semuanya bisa ikut bahu-membahu menghadapi
persaingan ini.
6.
Komitmen
Kunci dari semua hal di atas adalah adanya komitmen
untuk terus mengevaluasi diri. Komitmen untuk terus meningkatkan kualitas
produk dan SDM di dalamnya. Komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan
teknologi, penerapan e-commerce.
Peningkatan Mutu SDM dan Prioritas Industri Padat
Karya
Sudah tentu nasib tenaga kerja Indonesia, terutama
kaum buruh nantinya akan terlindas oleh kebijakan MEA. Untuk itu perlu dari
pemerintah memberikan solusi nyata terhadap keberlangsungan nasib tenaga kerja
ini. Bagi tenaga kerja potensial dan terbilang masih belum terlambat untuk
menyongsong MEA ini, peningkatan mutu SDM menjadi harga mati, ketertinggalan
kita dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia harus segera dikejar,
peningkatan skill terutama mengenai bahasa inggris yang menjadi faktor
determinan nantinya dalam penyeleksian tenaga kerja oleh perusahaan asing.
Pelatihan – pelatihan intensif dan pemberian sertifikasi tenaga kerja kita
menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah kita. Dan tentu yang tidak
kalah penting penerapan program 12 tahun wajib belajar bagi seluruh
masyarakat untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan murah untuk anak
buruh yang merupakan bagian dari korban efek hadirnya MEA. Penerapan kurikulum
2013 yang berbasis kompetensi tentu saja bukan hal yang utama dalam peningkatan
mutu SDM nantinya, tetapi bagaimana implementasi sistem pendidikan dan
penerapannya yang selama ini menjadi carut marut turut menjadi pekerja rumah
pemerintah. Institusi pendidikan sebagai lembaga yang memproduksi SDM sampai
hari ini belum mampu menciptakan SDM yang mempunyai daya saing dengan SDM di
luar. Perlu ada pembenahan disetiap lini pendidikan untuk menciptakan mutu SDM
Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Permasalahan lain akan dihadapi oleh tenaga kerja yang
saat ini menjadi tenaga kerja kasar atau buruh, sudah tentu di era MEA akan
menjadi tumbal pertama bagi perusahaan yang akan menerapkan pengalihfungsian
dari industri padat karya menjadi industri padat modal. Disini pemerintah sesuai
dengan amanat UUD 1945 wajib melindunginya. Sudah tentu akan terjadi gelombang
pengangguran yang cukup besar nantinya, apalagi mereka rata – rata tenaga
setengah terampil sampai tenaga kasar. Pembukaan ruang – ruang lahan pekerjaan
baru bagi para buruh ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Industri padat
karya tidak harus mati, lewat Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi prioritas
pemerintah diharapkan mampu menyerap tenaga kerja setengah terampil atau tenaga
kerja kasar tadi. Peran pemerintah disini adalah memberi prioritas untuk
terbentuknya UKM – UKM baru dan mempertahankan kelangsungan hidup UKM yang
telah ada dalam persaingan menghadapi MEA, yang sudah tentu akan vis a
vis dengan perusahaan – perusahaan asing dan besar yang akan
berdatangan di Indonesia. Regulasi yang tidak berat sebelah harus menjadi
kebijakan pemerintah, bukan malah menguntungkan pihak investor asing yang
selama ini terjadi. Kontradiksi memang antara keinginan buruh (Kesejahteraan)
dengan hadirnya MEA 2015 mendatang, MEA yang titik tekannya ada pada daya saing
terutama tenaga kerja, belum mampu dijawab oleh tenaga kerja (buruh) kita
sendiri, di sisi lain pemerintah pun gagal dalam proses peningkatan dan
perlindungan mutu terhadap SDM Indonesia selama ini. Di momentum May
Day nanti seharusnya para pekerja tidak hanya fokus terhadap 10
tuntutan yang rencananya akan di suarakan, tetapi yang lebih subtansial lagi,
bagaimana serikat pekerja, pemerintah dan buruh bekerja sama dalam hal
peningkatan mutu SDM para buruh yang ada saat ini, untuk mampu menjawab
tantangan daya saing tenaga kerja yang menjadi keharusan di era MEA 2015
nantinya. Karena untuk mencapai harapan sejahtera bagi para buruh tidak cukup
dengan upah yang tinggi, tetapi aspek – aspek lainnya seperti peningkatan mutu SDM,
mampu bersaing di era MEA 2015, dan iklim investasi yang baik juga menjadi
penentu sebuah kesejahteraan bagi masyarakat.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRISIS
penyebab utama dari terjadinya krisis yang
berkepanjangan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang
sangat tajam, meskipun ini bukan faktor satu-satunya, tetapi ada banyak faktor
lainnya yang berbedamenurut sisi pandang masing-masing pengamat. Berikut ini
diberikan rangkuman dari berbagai faktor tersebut menurut urutan kejadiannya:
1. Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas
tanpa adanya pengawasan yang memadai,memungkinkan arus modal dan valas dapat
mengalir keluar-masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Kondisi di atas
dimungkinkan, karena Indonesia menganut rezim devisa bebas dengan rupiah yang
konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk orang bermain
di pasar valas. Masyarakat bebas membuka rekening valas di dalam negeri atau di
luar negeri. Valas bebas diperdagangkan di dalam negeri, sementara rupiah juga
bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri.
2. Tingkat depresiasi rupiah yang relatif
rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1988 hingga
1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah
secara kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikan pendapatan
penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan
pendapatan nyata dalam Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lama makin
kalah bersaing dengan produk impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga
proteksi industri yang negatif. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif
murah dan produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang
impor yang kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak
berkembang, ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah
yang sangat overvalued ini sangat rentan terhadap serangan dan permainan
spekulan, karena tidak mencerminkan nilai tukar yang nyata.
3. Akar dari segala permasalahan adalah utang
luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah
mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar
utang yang jatuh tempo beserta bunganya ditambah sistim perbankan nasional yang
lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah
mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi
pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit berkurang (oustanding
official debt). Ada tiga pihak yang krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak,
Peran IMF dan Saran bersalah di sini, pemerintah, kreditur dan debitur.
Kesalahan pemerintah adalah, karena telah memberi signal yang salah kepada
pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus-menerus overvalued dan suku
bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal
dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah. Sebaliknya, tingkat
bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian dana ke luar
negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah. Jadi di
sini pemerintah dihadapi dengan buah simalakama. Keadaan ini menguntungkan
pengusaha selama tidak terjadi devaluasi dan ini terjadi selama bertahun-tahun
sehingga memberi rasa aman dan orang terus meminjam dari luar negeri dalam
jumlah yang semakin besar. Dengan demikian pengusaha hanya bereaksi atas signal
yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah sama sekali tidak
melakukan pengawasan terhadap utang-utang swasta luar negeri ini, kecuali yang
berkaitan dengan proyek pemerintah dengan dibentuknya tim PKLN. Bagi debitur
dalam negeri, terjadinya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar ini, di
samping lebih menguntungkan, juga disebabkan suatu gejala yang dalam teori
ekonomi dikenal sebagai fallacy of thinking , di mana pengusaha beramai-ramai
melakukan investasi di bidang yang sama meskipun bidangnya sudah jenuh, karena
masing-masing pengusaha hanya melihat dirinya sendiri saja dan tidak
memperhitungkan gerakan pengusaha lainnya. Pihak kreditur luar negeri juga ikut
bersalah, karena kurang hati-hati dalam memberi pinjaman dan salah
mengantisipasi keadaan. Jadi sudah sewajarnya, jika kreditur luar negeri juga
ikut menanggung sebagian dari kerugian yang diderita oleh debitur. Kalau
masalahnya hanya menyangkut utang luar negeri pemerintah saja, meskipun
masalahnya juga cukup berat karena selama bertahun-tahun telah terjadi net
capital outflow yang kian lama kian membesar berupa pembayaran cicilan utang
pokok dan bunga, namun masih bisa diatasi dengan pinjaman baru dan pemasukan
modal luar negeri dari sumber-sumber lain. Beda dengan pinjaman swasta,
pinjaman luar negeri pemerintah sifatnya jangka panjang, ada tenggang waktu
pembayaran, tingkat bunganya relatif rendah, dan tiap tahunnya ada pemasukan
pinjaman baru. Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800
perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara
utang pemerintah US$ 53,5 milyar. Sebagian besar dari pinjaman luar negeri
swasta ini tidak di hedge. Sebagian orang Indonesia malah bisa hidup mewah
dengan menikmati selisih biaya bunga antara dalam negeri dan luar negeri,
misalnya yang dimaksud di sini adalah perilaku pengusaha yang bertindak atas
pertimbangan dirinya sendiri tanpa mengetahui apa yang dilakukan oleh pengusaha
lainnya. Misalnya pengusaha ramai-ramai mendiri-kan apotik, membuka tambak
udang, membangun real estate dan kondomium. Total pembayaran cicilan utang
pokok dan bunga setelah dikurangi pinjaman baru. Buletin Ekonomi Moneter dan
Perbankan, Maret 1999 bank-bank. Maka beban pembayaran utang luar negeri
beserta bunganya menjadi tambah besar yang dibarengi oleh kinerja ekspor yang
melemah . Ditambah lagi dengan kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam yang
membuat utang dalam nilai rupiah membengkak dan menyulitkan pembayaran
kembalinya. Pinjaman luar negeri dan dana masyarakat yang masuk ke sistim
perbankan, banyak yang dikelola secara tidak prudent, yakni disalurkan ke
kegiatan grupnya sendiri dan untuk proyek-proyek pembangunan realestat dan
kondomium secara berlebihan sehingga jauh melampaui daya beli masyarakat,
kemudian macet dan uangnya tidak kembali. Pinjaman-pinjaman luar negeri dalam
jumlah relatif besar yang dilakukan oleh sistim perbankan sebagian disalurkan
ke sektor investasi yang tidak menghasilkan devisa (non-traded goods) di bidang
tanah seperti pembangunan hotel, resort pariwisata, taman hiburan, taman
industri, shopping malls dan realestat. Proyek-proyek besar ini umumnya tidak
menghasilkan barang-barang ekspor dan mengandalkan pasar dalam negeri, maka
sedikit sekali pemasukan devisa yang bisa diandalkan untuk membayar kembali
utang luar negeri. Krugman melihat bahwa para financial intermediaries juga
berperan di Thailand dan Korea Selatan dengan moral nekat mereka, yang menjadi
penyebab utama dari krisis di Asia Timur. Mereka meminjamkan pada proyek-proyek
berisiko tinggi sehingga terjadi investasi berlebihan di sektor tanah (Krugman,
1998; Greenwood). Mereka mulai mencari dollar AS untuk membayar utang jangka
pendek dan membeli dollar AS untuk di hedge.
4. Permainan yang dilakukan oleh spekulan
asing yang dikenal sebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan
melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek
margin trading, yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam
jumlah besar. Dewasa ini mata uang sendiri sudah menjadi komoditi perdagangan,
lepas dari sektor riil. Para spekulan ini juga meminjam dari sistim perbankan
untuk memperbesar pertaruhan mereka. Itu sebabnya mengapa Bank Indonesia
memutuskan untuk tidak intervensi di pasar valas karena tidak akan ada gunanya.
Meskipun pada awalnya spekulan asing ikut berperan, tetapi mereka tidak bisa
disalahkan sepenuhnya atas pecahnya krisis moneter ini. Sebagian dari mereka
ini justru sekarang menderita kerugian, karena mereka membeli rupiah dalam
jumlah cukup besar ketika kurs masih di bawah Rp. 4.000 per dollar AS dengan
pengharapan ini adalah kurs tertinggi dan rupiah akan balik menguat, dan pada
saat itu mereka akan menukarkan kembali rupiah dengan dollar AS . Namun pemicu
adalah krisis moneter kiriman yang berawal dari Thailand antara Maret sampai
Juni 1997, yang diserang terlebih dahulu oleh spekulan dan kemudian menyebar ke
negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Krisis moneter yang terjadi sudah
saling kait-mengkait di kawasan Asia Timur dan tidak bisa dipisahkan satu sama
lainnya .
5. Kebijakan fiskal dan moneter tidak
konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pitabatas intervensi. Sistim
ini menyebabkan apresiasi nyata dari nilai tukar rupiah dan mengundang tindakan
spekulasi ketika sistim batas intervensi ini dihapus pada tanggal 14 Agustus
1997 tidak adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan terperinci tentang
bagaimana mengatasi krisis dan keadaan ini masih berlangsung hingga saat ini.
Ketidak mampuan pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan
mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial dengan
cepat .
6. Defisit neraca berjalan yang semakin
membesar, yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih
besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah
nilai tukar rupiah yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang
impor menjadi relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri.
7. Penanam modal asing portfolio yang pada
awalnya membeli saham besar-besaran dimingimingi keuntungan yang besar yang
ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil kemudian mulai menarik dananya
keluar dalam jumlah besar . Selisih tingkat suku bunga dalam negeri dengan luar
negeri yang besar dan kemungkinan memperoleh keuntungan yang relatif besar
dengan cara bermain di bursa efek, ditopang oleh tingkat devaluasi yang relatif
stabil sekitar 4% per tahun sejak 1986 menyebabkan banyak modal luar negeri
yang mengalir masuk. Setelah nilai tukar Rupiah tambah melemah dan terjadi
krisis kepercayaan, dana modal asing terus mengalir ke luar negeri meskipun
dicoba ditahan dengan tingkat bunga yang tinggi atas surat-surat berharga
Indonesia. Kesalahan juga terletak pada investor luar negeri yang kurang
waspada dan meremehkan resiko Krisis ini adalah krisis kepercayaan terhadap
rupiah.
8. IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus
menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah
tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang
menjanjikan akan membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya
menunggu signal dari IMF, padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama
makin tambah terpuruk. Singapura yang menjanjikan US$ 5 milyar meminta
pembayaran bunga yang lebih tinggi dari pinjaman IMF, sementara Brunei
Darussalam yang menjanjikan US$ 1 milyar baru akan mencairkan dananya
sebagai yang terakhir setelah semua pihak lain yang berjanji akan 8 Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999 membantu telah mencairkan dananya dan
telah habis terpakai. IMF sendiri dinilai banyak pihak telah gagal menerapkan
program reformasinya di Indonesia dan malah telah mempertajam dan memperpanjang
krisis. Spekulan domestik ikut bermain . Para spekulan ini pun tidak
semata-mata menggunakan dana nya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistim
perbankan untuk bermain. Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang
menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS agar nilai kekayaan
tidak merosot dan malah bisa menarik keuntungan dari merosotnya nilai tukar
rupiah. Terjadilah snowball effect, di mana serbuan terhadap dollar AS makin
lama makin besar. Orang-orang kaya Indonesia, baik pejabat pribumi dan etnis
Cina, sudah sejak tahun lalu bersiap-siap menyelamatkan harta kekayaannya ke
luar negeri mengantisipasi ketidak stabilan politik dalam negeri. Sejak awal
Desember 1997 hingga awal Mei 1998 telah terjadi pelarian modal besar-besaran
ke luar negeri karena ketidak stabilan politik seperti isu sakitnya Presiden
dan Pemilu. Kerusahan besar-besaran pada pertengahan Mei yang lalu yang
ditujukan terhadap etnis Cina telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat ini akan
keamanan harta, jiwa dan martabat mereka. Padahal mereka menguasai sebagian
besar modal dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan akibat mereka membawa
keluar harta kekayaan mereka dan untuk sementara tidak melaukan investasi baru.
Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang, yang nilainya melemah
terhadap dollar AS . Setelah Plaza-Accord tahun 1985, kurs dollar AS dan juga
mata uang negara-negara Asia Timur melemah terhadap yen Jepang, karena mata
uang negaranegaraAsia ini dipatok dengan dollar AS. Daya saing negara-negara
Asia Timur meningkat terhadap Jepang, sehingga banyak perusahaan Jepang
melakukan relokasi dan investasi dalam jumlah besar di negara-negara ini. Tahun
1995 kurs dollar AS berbalik menguat terhadap yen Jepang, sementara nilai utang
dari negara-negara ini dalam dollar AS meningkat karena meminjam dalam yen,
sehingga menimbulkan krisis keuangan. Di lain pihak harus diakui bahwa sektor
riil sudah lama menunggu pembenahan yang mendasar, namun kelemahan ini meskipun
telah terakumulasi selama bertahun-tahun masih bisa ditampung oleh masyarakat
dan tidak cukup kuat untuk menjungkir-balikkan perekonomian Indonesia seperti
sekarang ini. Memang terjadi dislokasi sumber-sumber ekonomi dan kegiatan
mengejar rente ekonomi oleh perorangan/kelompok tertentu yang menguntungkan
mereka ini dan merugikan rakyat banyak dan perusahaan-perusahaan yang efisien. Subsidi
pangan oleh BULOG, monopoli di berbagai bidang, penyaluran dana yang besar
untuk proyek IPTN dan mobil nasional. Timbulnya krisis berkaitan dengan Krisis
Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran jatuhnya nilai tukar
rupiah terhadap dollar AS secara tajam, yakni sektor ekonomi luar negeri, dan
kurang dipengaruhi oleh sektor riil dalam negeri, meskipun kelemahan sektor
riil dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap melemahnya nilai tukar rupiah.
Membenahi sektor riil saja, tidak memecahkan permasalahan. Krisis pecah karena
terdapat ketidak seimbangan antara kebutuhan akan valas dalam jangka pendek
dengan jumlah devisa yang tersedia, yang menyebabkan nilai dollar AS melambung
dan tidak terbendung. Sebab itu tindakan yang harus segera didahulukan untuk
mengatasi krisis ekonomi ini adalah pemecahan masalah utang swasta luar negeri,
membenahi kinerja perbankan nasional, mengembalikan kepercayaan masyarakat
dalam dan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia, menstabilkan nilai
tukar rupiah pada tingkat yang nyata, dan tidak kalah penting adalah
mengembalikan stabilitas sosial dan politik. Program Reformasi Ekonomi IMF
Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan Program
Reformasi Ekonomi IMF. Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di
Indonesia disebabkan karena pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah rupiah
sudah sangat terdepresiasi. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah
mengembalikan kepercayaan pada mata uang, yaitu dengan membuat mata uang itu
sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah
restrukturisasi sektor finansial. Sementara itu pemerintah Indonesia telah enam
kali memperbaharui persetujuannya dengan IMF, Second Supplementary Memorandum
of Economic and Financial Policies (MEFP) tanggal 24 Juni, kemudian 29 Juli
1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 Maret
1999.Program bantuan IMF pertama ditanda-tangani pada tanggal 31 Oktober 1997.
Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup empat bidang:
a. Penyehatan sektor keuangan;
b. Kebijakan fiskal;
c. Kebijakan moneter
d. Penyesuaian struktural.
Untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan
stand-by credit sekitar US$ 11,3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa
program. Sejumlah US$ 3,04 milyar dicairkan segera, jumlah yang sama disediakan
setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya telah dijalankan sesuai
persetujuan, dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan dalam
pelaksanaan program. Dari jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia sendiri
mempunyai kuota di IMF sebesar US$ 2,07 milyar yang bisa dimanfaatkan. Di samping
dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara negara sahabat
juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih 10
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999 kurang US$ 37 milyar . Namun
bantuan dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia
melaksanakan program-program yang diprasyaratkan IMF.
Sebagai perbandingan, Korea mendapat bantuan dana
total sebesar US$ 57 milyar untuk jangka waktu tiga tahun, di antaranya sebesar
US$ 21 milyar berasal dari IMF. Thailand hanya memperoleh dana bantuan total
sebesar US$ 17,2 milyar, di antaranya US$ 4 milyar dari IMF dan masing-masing
US$ 0,5 milyar berasal dari Indonesia dan Korea. Karena dalam beberapa hal
program-program yang diprasyaratkan IMF oleh pihak Indonesia dirasakan berat
dan tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukanlah negosiasi kedua yang
menghasilkan persetujuan mengenai reformasi ekonomi (letter of intent) yang
ditanda-tangani pada tanggal 15 Januari 1998, yang mengandung 50 butir. Saransaran
IMF diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cepat dan kurs
nilai tukar rupiah bisa menjadi stabil (butir 17 persetujuan IMF 15 Januari
1998). Pokok-pokok dari program IMF adalah sebagai berikut:
1)
Kebijakan makro-ekonomi
a) Kebijakan
fiskal
Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara
mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang
membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G)
dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam
perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas
kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam
pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan
SUBSIDI.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak
jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi.
Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan
industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak
akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara
umum.
b) Kebijakan moneter dan nilai tukar
Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk
menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar.
Restrukturisasi sektor keuangan
– Program restrukturisasi bank
– Memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk
perbankan
Reformasi struktural
– Perdagangan luar negeri dan investasi
– Deregulasi dan swastanisasi
– Social safety net
– Lingkungan hidup.
Setelah pelaksanaan reformasi kedua ini kembali menghadapi
berbagai hambatan,maka diadakanlah negosiasi ulang yang menghasilkan
supplementary memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir,
7 appendix dan satu matriks. Cakupan memorandum ini lebih luas dari kedua
persetujuan sebelumnya, dan aspek baru yang masuk adalah penyelesaian utang
luar negeri perusahaan swasta Indonesia. Jadwal pelaksanaan masing-masing
program dirangkum dalam matriks komitmen kebijakan struktural. Strategi yang
akan dilaksanakan adalah:
a) menstabilkan rupiah pada tingkat
yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia
b) memperkuat dan mempercepat
restrukturisasi sistim perbankan;
c) memperkuat implementasi reformasi
struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing;
d) menyusun kerangka untuk mengatasi
masalah utang perusahaan swasta;
e) kembalikan pembelanjaan perdagangan
pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bisa bangkit kembali.
Ke tujuh appendix adalah masing-masing:
1) Kebijakan moneter dan suku bunga
2) Pembangunan sektor perbankan
3) Bantuan anggaran pemerintah untuk
golongan lemah
4) Reformasi BUMN dan swastanisasi
5) Reformasi struktural
6) Restrukturisasi utang swasta
7) Hukum Kebangkrutan dan reformasi
yuridis.
Prioritas utama dari program IMF ini adalah
restrukturisasi sektor perbankan.
Pemerintah akan terus menjamin kelangsungan kredit
murah bagi perusahaan kecil menengah dan koperasi dengan tambahan dana dari
anggaran pemerintah (butir 16 dan 20 dari Suplemen). Awal Mei 1998 telah
dilakukan pencairan kedua sebesar US$ 989,4 juta dan jumlah yang sama akan
dicairkan lagi berturut-turut awal bulan Juni dan awal bulan Juli,bila
pemerintah dengan konsekuen melaksanakan program IMF. Sementara itu Menko
Ekuin/Kepala Bappenas menegaskan bahwa “Dana IMF dan sebagainya memang tidak
kita gunakan untuk intervensi, tetapi untuk mendukung neraca pembayaran serta
memberi rasa aman, rasa tenteram, dan rasa kepercayaan terhadap perekonomian
bahwa kita memiliki cukup devisa untuk mengimpor dan memenuhi
kewajiban-kewajiban luar negeri”.
Pencairan berikutnya sebesar US$ 1 milyar yang dijadwalkan
awal bulan Juni baru akan terlaksana awal bulan September ini. Kritik Terhadap
IMF Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak ke alamat IMF dalam hal
menangani krisis moneter di Asia, yang paling umum adalah bahwa: (1) program
IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya
sama (2) program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang
dibantu . Radelet dan Sachs secara gamblang mentakan bahwa bantuan IMF kepada
tiga negara Asia (Thailand, Korea dan Indonesia) telah gagal. Setelah melihat
program penyelematan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat
bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis,
sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat.
Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut
adanya surplus dalam anggaran belanja negara, padahal dalam hal Indonesia
anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 hampir selalu
surplus, meskipun surplus 12 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999
ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah. Adalah kebijakan dari
Orde Baru untuk menjaga keseimbangan dalam anggaran belanja negara, dan prinsip
ini terus dipegang. Selama ini tidak ada pencetakan uang secara besar-besaran untuk
menutup anggaran belanja negara yang defisit, dan tidak ada tingkat inflasi
yang melebihi 10%. Memang dalam anggaran belanja negara tahun 1998/1999
terdapat defisit anggaran yang besar, namun ini bukan disebabkan karena
kebijakan deficit financing dari pemerintah, tetapi oleh karena nilai tukar
rupiah yang terpuruk terhadap dollar AS.
Semakin jatuh nilai tukar rupiah, semakin besar
defisit yang terjadi dalam anggaran belanja. Karena itu pemecahan utamanya
adalah bagaimana mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar. J.
Stiglitz, pemimpin ekonom Bank Dunia, mengkritik bahwa prakondisi IMF yang
teramat ketat terhadap negara-negara Asia di tengah krisis yang berkepanjangan
berpotensi menyebabkan resesi yang berkepanjangan. Kemudian berlakunya praktek
apa yang dinamakan “konsensus Washington”, yaitu negara pengutang lazimnya
harus mendapatkan restu pendanaan dari pemerintah AS, yang pada dasarnya hanya
memperluas kesempatan ekonomi AS. (Kompas, 13 Mei 1998). Kabar terakhir
menyebutkan bahwa pencairan bantuan tahap ketiga awal Juni akan tertunda lagi
atas desakan pemerintah AS yang dikaitkan dengan perkembangan reformasi politik
di Indonesia, dan ini akan menunda cairnya bantuan dari sumber-sumber lain .
Anwar Nasution mengkritik bahwa reformasi ekonomi yang disarankan IMF bentuknya
masih samar-samar.
Tidak ada penjelasan rinci, bagaimana caranya untuk
meningkatkan penerimaan pemerintah dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk
mencapai sasaran surplus anggaran sebesar 1% dari PDB dalam tahun fiskal
1998/99, dan bagaimana ingin dicapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.
Harapan satu-satunya adalah peningkatan ekspor non-migas, namun kelemahan utama
dari IMF adalah tidak ada program yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan
menurunkan biaya produksi untuk mendorong ekspor non-migas. Penasehat khusus
IMF untuk Indonesia sendiri juga dikutip sebagai mengatakan bahwa “IMF
kerap menerapkan standar ganda dalam pengambilan keputusan. Di satu pihak,
perwakilan IMF mewakili negara dan pemerintahan dengan kebijakan dan visi
politik masing-masing, sementara keputusan yang diambil harus mengacu pada
fakta konkret ekonomi. Karenanya, ada saja peluang bahwa tudingan atas
pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang makin marak belakangan ini,
menjadi hal yang disoroti Dewan Direktur IMF dalam pengambilan keputusannya
pekan depan”. Demikian pun halnya dengan Bank Dunia. (Kompas, 2 Mei 1998).
Sri Mulyani mengemukakan, bahwa di bidang
kebijaksanaan makro IMF tidak memperlihatkan adanya konsistensi antarinstrumen
kebijaksanaan. Di satu pihak IMF Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak,
Peran IMF dan Saran memberikan kelenturan dengan mengizinkan dipertahankannya
subsidi dan menyediakandana untuk menciptakan jaringan keselamatan sosial,
sedang di lain pihak menganut kebijaksanaan moneter yang kontraktif. Kedua
kebijaksanaan ini bisa memandulkan efektivitas kebijaksanaan makro, terutama
dalam rangka stabilitas nilai tukar dan inflasi. “Secara makro ancaman
kegagalan terbesar kesepakatan ketiga ini berasal dari kebijaksanaan moneter
yang masih ambivalen, karena keharusan BI melakukan fungsilender of last resort
bagi perbankan nasional, yang bertentangan dengan tema pengetatan, juga ketidak
sejalanan kebijaksanaan moneter dan fiskal”.
Saran IMF menutup sejumlah bank yang bermasalah untuk
menyehatkan sistim perbankan Indonesia pada dasarnya adalah tepat, karena cara
pengelolaan bank yang amburadul dan tidak mengikuti peraturan, namun dampak
psikologisnya dari tindakan ini tidak diperhitungkan. Masyarakat kehilangan
kepercayaan kepada otoritas moneter, Bank Indonesia dan perbankan nasional,
sehingga memperparah keadaan dan masyarakat beramai-ramai memindahkan dananya
dalam jumlah besar ke bank-bank asing dan pemerintah atau ditaruh di rumah,
yang menimbulkan krisis likuiditas perbankan nasional yang gawat. Hal ini juga
diakui oleh IMF . Pertanyaan mendasar yang harus ditujukan kepada IMF menurut
penulis adalah sejauh mana IMF bersungguh-sungguh dalam hal membantu mengatasi
krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia dewasa ini? Apakah sama seperti
kesungguhan Amerika Serikat ketika membantu Meksiko bersama-sama dengan IMF dan
negara-negara maju lainnya yang berhasil menggalang sebesar hampir US$ 48
milyar Januari 1995? Setelah mencapai titik terendah tahun 1995, perekonomian
Meksiko dengan cepat pada tahun 1996 dapat bangkit kembali.
Rencana IMF untuk mencairkan bantuannya secara
bertahap dalam jarak waktu yang cukup jauh menunjukkan bahwa IMF menekan
Indonesia untuk menjalankan programnya secara ketat dan membiarkan keadaan
ekonomi Indonesia terus merosot menuju resesi yang berkepanjangan. Dengan
menahan pencairan bantuan tahap kedua dan setelah diundur, hanya dicicil US$ 1
milyar dari jumlah US$ 3 milyar, ditambah jarak yang cukup lama antara paket
bantuan pertama dan kedua, menyulitkan pemulihan ekonomi Indonesia secara
cepat, menghilangkan kepercayaan terhadap rupiah, bahkan memperparah keadaan.
Karena badan internasional lain dan negara-negara sahabat yang menjanjikan
bantuan juga menunggu signal dari IMF, berhubung semua bantuan tambahan yang
besarnya mencapai US$ 27 milyar dikaitkan dengan cairnya bantuan IMF.
Di lain pihak, kita juga perlu berterima kasih kepada
IMF karena dengan menunda mencairkan bantuannya, IMF sedikit banyak mempunyai
andil dalam perjuangan menggulirkan tuntutan reformasi politik, ekonomi dan
hukum di Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada mundurnya Presiden
Soeharto. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999 Saran IMF untuk
menstabilkan nilai tukar adalah dengan menerapkan kebijakan uang ketat,
menaikkan suku bunga dan mengembalikan kepercayaan terhadap kebijakan
ekonomi,dari waktu ke waktu mengadakan intervensi terbatas di pasar valas
dengan petunjuk IMF. Sayangnyatidak ada program khusus yang secara langsung
ditujukan untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah, juga tidak ada Appendix
untuk masalah ini. IMF tidak memecahkan permasalahan yang utama dan yang paling
mendesak secara langsung.
IMF bisa saja terlebih dahulu mengambil kebijakan
memprioritaskan stabilisasi nilai tukar rupiah, kalau mau, dengan mencairkan
dana bantuan yang relatif besar pada bulan November lalu, yang didukung oleh
bantuan dana dari World Bank, Asian Development Bank dan negara-negara sahabat.
Dengan demikian timbulnya krisis kepercayaan yang berkepanjangan dapat dicegah.
IMF sendiri tampaknya tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan berputarputar
pada kebijakan surplus anggaran, uang ketat, tingkat bunga tinggi, pembenahan
sektor riil yang memang perlu dan sudah sangat mendesak, dan titipan-titipan
khusus dari negaranegaramaju yaitu membuka peluang investasi yang
seluas-luasnya bagi mereka dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan
Indonesia.Di lain pihak memang harus diakui bahwa tekanan ini perlu untuk
memastikankesungguhan Indonesia, karena untuk beberapa tindakan memang ada
tanda-tandakekurang sungguhan di pihak Indonesia.
Tidak adanya program dari IMF yang jelas dan berjangka
pendek untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar dan
menstabilkannya membuat pemerintah cukup lama terombang-ambing antara memilih
program IMF atau currency board system, yang justru menjanjikan kepastian dan
kestabilan nilai tukar pada tingkat yang wajar. Krisis ekonomi yang tengah
berlangsung ini memang bukan tanggung-jawab IMF dan tidak bisa dipecahkan oleh
IMF sendiri. Namun kekurangan yang paling utama dari IMF adalah bahwa IMF dalam
program bantuannya tidak mencari pemecahan terhadap masalah yang pokok dan
sangat mendesak ini dan berputar-putar pada reformasi struktural yang dampaknya
jangka panjang. Bila semua kekuatan bantuan ini dikumpulkan sekaligus secara
dini, maka hal ini dengan cepat akan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat
dalam negeri dan internasional. Namun bantuan dana IMF dan ketergantungan
harapan
pada IMF ini disalahgunakan untuk menekan pemerintah
Indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural secara besar-besaran.
Ibaratnya orang yang sudah hampir tenggelam diombang-ambing ombak laut tidak
segera ditolong dengan dilempari pelampung, tapi disuruh belajar berenang
dahulu. Reformasi struktural sebagaimana yang dianjurkan oleh IMF memang
mendasar dan penting, tetapi dampak hasilnya baru bisa dirasakan dalam jangka
panjang, sementara pemecahan masalahnya sudah sangat mendesak, di mana makin
ditunda makin banyak Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan
Saran perusahaan yang jatuh bergelimpangan. Banyak perusahaan yang mengandalkan
pasaran dalam negeri tidak bisa menjual barang hasil produksinya karena
perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki kandungan impor yang tinggi dan
harga jualnya menjadi tidak terjangkau dengan semakin jatuhnya nilai tukar
rupiah. Jadi, utang luar negeri swasta dan nilai tukar rupiah yang merosot jauh
dari nilai riilnya adalah masalah-masalah dasar jangka pendek, yang lama tidak
disinggung oleh IMF.
Di sini timbul keragu-raguan akan kemurnian kebijakan
reformasi IMF, sehingga timbul teka-teki, apakah IMF benar-benar tidak melihat
inti permasalahannya atau berpura-pura tidak tahu? Atau IMF mengambil
kesempatan dalam kesempitan untuk memaksakan perubahan-perubahan yang sudah
lama menjadi duri di matanya dan bagi Bank Dunia serta mewakili
kepentingan-kepentingan asing? Tampaknya di balik anjuran program pemulihan
kegiatan ekonomi ada titipan-titipan politik dan ekonomi dari negara-negara
besar tertentu. Program reformasi IMF secara mencurigakan mengulang kembali
tuntutan-tuntutan deregulasi ekonomi yang sudah sejak bertahun-tahun
didengungkan oleh Bank Dunia dan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah
Indonesia. Permintaan IMF untuk menghentikan dengan segera perlakuan pembebasan
pajak dan kemudahan kredit untuk proyek mobil nasional dan IPTN adalah tepat,
karena dalam jangka pendek proyek ini akan mengacaukan kebijakan pemerintah di
bidang fiskal, anggaran dan moneter secara berarti. Juga saran IMF untuk
menghapuskan subsidi BBM dan listrik yang kian membesar secara bertahap dalam
jangka waktu tiga tahun sudah benar.
Subsidi listrik relatif lebih mudah untuk dihapuskan,
yakni melalui subsidi silang sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap
dikenakan tarif listrik yang murah dan melalui peningkatan efisiensi, misalnya
penagihan yang lebih efektif. Namun penurunan subsidi BBM dan listrik oleh
pemerintah secara drastis dan mendadak pada tanggal 4 Mei1998 yang lalu
mempunyai dampak yang sangat luas terhadap perekonomian rakyat kecil,meskipun
kepentingan rakyat kecil sangat diperhatikan dengan adanya jaringan keselamatan
sosial. Tindakan drastis ini sedikit-banyak telah membantu memicu terjadinya
kerusuhan-kerusuhan sosial dan politik. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah,
apakah pemerintah tidak bisa menunda kenaikan BBM dan listrik untuk beberapa
bulan, menunggu keresahan masyarakat reda? Di sini pemerintah salah membaca isi
dari kesepakatan dengan IMF, karena IMF menganjurkan penghapusan subsidi secara
bertahap dan tidak secara mendadak.
Dalam suplemen program IMF April 1998 disebutkan bahwa
subsidi masih bisa diberikan kepada beberapa jenis barang yang banyak
dikonsumsi oleh penduduk berpenghasilan rendah seperti bahan makanan, BBM dan
listrik. Dalam situasi sekarang hampir tidak ada peluang untuk meningkatkan
pajak. Baru pada tanggal 1 Oktober 1998 direncanakan subsidi akan diturunkan
secara berarti. Subsidi untuk bahan pangan, BBM dan listrik sudah
diperhitungkan dan dinaikkan dalam anggaran pemerintah . Membengkaknya subsidi
ini disebabkan Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999 oleh
beberapa faktor, seperti kinerja yang kurang efisien, tagihan listrik dalam
jumlah besar yang tidak dibayar, tetapi sebab utama karena merosotnya nilai
tukar rupiah. Jadi tindakan yang pokok adalah pertama mengembalikan dulu nilai
rupiah ke tingkat yang wajar dan dari sini baru menghitung besarnya subsidi.
Tidak bisa biaya produksi dihitung atas dasar nilai
tukar dengan dollar AS yang masih relatif tinggi lalu dibebankan kepada
konsumen, sementara pendapatan masyarakat adalah dalam rupiah yang tidak
berubah sejak sebelum terjadinya krisis moneter, kalau tidak menurun dan
banyaknya PHK. Keadaan ini tidak sebanding, kita harus melihat sebab-sebab lain
di balik kenaikan biaya produksi. Halnya akan lain, bila pendapatan masyarakat
dalam rupiah juga ikut naik dua atau tiga kali lipat sesuai dengan kenaikan
nilai tukar dollar AS, seperti orang asing yang tinggal di Indonesia misalnya.
Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan, siapa yang
menjadi penyebab dari terjadinya krisis yang berkepanjangan ini, sehingga nilai
tukar valas naik sangat tinggi dan siapa yang menarik keuntungan dari krisis
ini? Janganlah rakyat banyak diminta untuk berkorban mengatasi krisis ini atau
membebankan di atas penderitaan rakyat dengan misalnya menaikkan harga BBM dan
tarif listrik. Di antara saran-saran IMF juga ada yang mengenai perluasan
penyertaan modal asing dalam kegiatan ekonomi Indonesia yang terlalu jauh.
Modal asing sudah diberi peluang yang cukup besar untuk investasi di Indonesia
dengan diperbolehkannya kepemilikan hingga 100% baik untuk pendirian PMA, bank
asing maupun penguasaan saham dari perusahaan-perusahaan yang telah go public,
kecuali saham bank nasional yang go public.
Meskipun demikian IMF masih meminta dihapuskannya
larangan membuka cabang bagi bank asing, izin investasi di bidang perdagangan
besar dan eceran, dan liberalisasai perdagangan yang jauh lebih liberal dari
komitmen resmi pemerintah di forum WTO, AFTA dan APEC. Masalahnya bukan
sentimen nasionalisme, tetapi apa sumbangan dari keterbukaan ini terhadap
restrukturisasi ekonomi dari program IMF, stabilisasi ekonomi dan moneter, dan
apa sumbangannya terhadap pemasukan modal asing? Bukan masalah anti asing atau
sentimen nasionalisme yang sempit, tetapi apa salahnya bila pemerintah
menyisakan bidang kegiatan untuk pengusaha Indonesia, terutama yang bermodal
kecil?Apa permintaan IMF ini tidak terlalu jauh? Kedengarannya seperti IMF
menerima titipan pesan sponsor dari negara-negara besar yang ingin memaksakan
kepentingannya dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan.
Saran IMF lainnya yang disisipkan dalam persetujuan
dan tidak ada kaitannya dengan program stabilisasi ekonomi dan moneter adalah
desakannya untuk menyusun Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru . Ikut
campurnya IMF dalam penyelesaian utang swasta adalah sangat baik, karena IMF
sebagai lembaga yang disegani bisa banyak membantu memulihkan kepercayaan
kreditor Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran luar
negeri, yang akan memperlancar dan mempercepat proses penyelesaian utang. IMF
bisa bertindak sebagai perantara yang netral dan dipercaya.
D.
DAMPAK TERJADINYA KRISIS EKONOMI GLOBAL BAGI
INDONESIA
Krisis ekonomi yang sedang dialami oleh beberapa
negara besar di dunia diantaranya AS secara tidak langsung mempengaruhi
perekonomian di Indonesia.Maka dari itu pemerintah harus waspada dan
antisipatif, karena resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa
berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri. Krisis ekonomi
global bisa diumpamakan sebagai deretan kartu domino yang diatur sejajar,jika
pemain utamanya terjatuh maka akan membawa dampak buruk terhadap yang lainnya
(efek domino). Celakanya, kalau negara-negara berkembang yang terkena krisis
ekonomi, lembaga-lembaga keuangan internasional cenderung lepas tangan.
Akibatnya, krisis yang terjadi bisa sangat parah dan potensial mengimbas ke
wilayah lain.
Warung-warung di pelosok Jakarta kini bertumbangan ke
jurang kebangkrutan. Itu sebagai bukti bahwa rakyat kebanyakan sudah tak
berbelanja lagi. Sementara lapisan atas justru berbelanja keperluan sehari-hari
ke pasar-pasar modern milik pengusaha besar. Ini menyebabkan kefailitan raksasa
bagi dunia bisnis. Saat ini dampak resesi ekonomi global yang paling dirasakan
adalah pada masyarakat menengah ke atas, terlebih mereka yang bermain saham,
valuta asing dan investasi emas. Dari pantauan media di sejumlah pasar di tanah
air, sejak BEJ (Bursa Efek Jakarta) melakukan suspend pada Jum’at (10/10/11) ,
harga bahan-bahan pangan mulai merangkak naik. Jika sudah begini, masyarakat
bawah yang paling merasakan dampaknya.
Selain itu, kenaikan harga bahan baku di sektor
properti akibat pengaruh krisis ekonomi global, sangat mungkin terjadi. Seperti
di kutip dari Antara.co.id, Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI)
Jawa Tengah, Adib Adjiputra, di Solo, beberapa waktu lalu mengatakan, harga
bahan baku yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri, berpotensi
terpengaruh oleh krisis ekonomi ini. Harga bahan baku seperti besi, keramik,
semen dan sejumlah aksesori rumah lainnya yang berasal dari industri
manufaktur, kata dia, sangat rentan mengalami kenaikan.
Kenaikan bahan baku akibat dampak krisis ekonomi ini
akan semakin menyulitkan sektor properti, setelah sebelumnya juga diterpa
kenaikan harga bahan baku akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Selain memberi dampak negatif, krisis ekonomi juga
membawa dampak positif. Secara umum impor barang, termasuk impor buah menurun
tajam, perjalanan ke luar negeri dan pengiriman anak sekolah ke luar
negeri,kebalikannya arus masuk turis asing akan lebih besar, meningkatkan
ekspor khususnya di bidang pertanian, proteksi industri dalam negeri meningkat,
dan adanya perbaikan dalam neraca berjalan. Krisis ekonomi juga menciptakan
suatu peluang besar bagi Unit Kecil Menengah (UKM) dan Industri Skala Kecil
(ISK), yakni pertumbuhan jumlah unit usaha,jumlah pekerja atau pengusaha,
munculnya tawaran dari IMB untuk melakukan mitra usaha dengan ISK, peningkatan
ekspor, dan peningkatan pendapatan untuk kelompok menengah ke bawah.Namun
secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih
besar dari dampak positifnya
Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai
terkena imbas krisis moneter yang menimpa dunia khususnya Asia Tenggara.
Struktur ekonomi nasional Indonesia saat itu masih lemah untuk mampu menghadapi
krisis global tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:
1) Kurs rupiah terhadap dollar AS melemah
pada tanggal 1 Agustus 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada
akhir tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan
Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah
tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana
KLBI yang murah tersebut.
2) Dampak negatif lainnya adalah
kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun, perusahaan milik Negara
dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan
telah jatuh tempo.
3) Pengangguran, dimana angka pemutusan
hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan
efisiensi atau menghentikan kegiatannya.
4) Laju inflasi yang tinggi, angka
kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya Sembilan
bahan pokok di pasaran mulai 9 menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya,
harga-harga barang naik tidak terkendali dan berarti biaya hidup semakin
tinggi. Biaya-biaya sosial : a) kerusuhan di mana-mana sejak black May 1998, b)
banyak orang kekurangan gizi, c) anak putus sekilah meingkat, d)
kriminalitas makin tinggi.
E.
BEBERAPA SOLUSI MENGATASI KRISIS EKONOMI GLOBAL OLEH
PEMERINTAH
Presiden menegaskan langkah yang harus ditempuh semua
pihak untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS),
sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.
1)
Presiden
mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa
optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan
masyarakat.
2)
Pertumbuhan
ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus
mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
3)
Optimalisasi
APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social
safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur,
alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.Untuk
itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya
untuk peruntukan konsumtif.
4)
Ajakan pada
kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu
dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga
kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus
membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di samping itu, masih
menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk
memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.
5)
Semua pihak
lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan
pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung
terkena pengaruh krisis keuangan AS.
6)
Menggalakkan
kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah
kuat.
7)
Perlunya
penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia
perbankan serta sektor swasta.
8)
Semua
kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh
masalah yang dihadapi.
9)
Mengingat
tahun 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya
menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non
partisan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan
maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.
10) Presiden meminta semua pihak
melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah
dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran
pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada
masyarakat.
11) mengurangi
dampak negatif krisis terhadap masyarakat berpendapatan rendah dan rentan
12) pemulihan pembangunan
ke jalur yang baik
13) menekan laju
inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing (kebijakan
ekonomi makro)
14)
mengangkat
kembali sektor-sektor usaha kecil – menegah masyarakat (pelaku usaha) dengan
mekanisme pemberian pinjaman dana dengan prioritas bunga yang rendah.
(kebijakan ekonomi mikro)
15)
Menunda
proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak
16)
Memperluas,
penciptaan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan,
yang dikaitkan dengan peningkatan produksi bahan makanan serta perbaikan dan
pemeliharaan prasarana ekonomi, misalnya jalan, irigasi,
17) Memperbaiki
sistem distribusi agar berfungsi secara penuh dan efisien yang sekaligus
meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koeperasi
18)
Kebijakan
anti-kemiskinan di Indonesia terefleksi dari besarnya pengeluaran dalam APBN
untuk membiayai program pemberantasan kemiskinan. Sebagai ilustrasi empiris,
antara tahun fiskal 1994/1995 hingga 2000, pengeluaran pemerintah untuk
program-program tersebut mengalami peningkatan dari Rp. 0,43 triliun menjadi
Rp. 10,35 triliun, atau dari 0,11 persen menjadi 1,05 persen dari PDB. Seperti
yang dilihat Tabel 5.13, pengeluaran untuk memberantas kemiskinan diberikan
dalam dua bentuk, (a) yakni dalam bentuk uang (kas), subsidi beras,
pelayanan kesehatan, dan gizi serta pendidikan. (b) penciptaan kesempatan kerja (termasuk pembangunan
infrastruktur dan pemberian kredit).[2][2]
Tabel 5.13 Pengeluaran Pemerintah untuk Pemberantasan Kemiskinan,
sebagai Suatu Persentase dan Pengeluaran Total Pemerintah dari Pemerintah Pusat 1994/1995-2000.
Bentuk Pengeluaran
|
94/95
|
95/96
|
96/97
|
97/98
|
98/99
|
99/00
|
2000
|
Transfer Kas
|
0,11
|
||||||
Keuntungan dalam bentuk
|
0,49
|
0,69
|
5,73
|
5,14
|
2,96
|
||
Subsdi beras (Operasi Pasar Khusus; OPK)
|
3,70
|
3,14
|
1,22
|
||||
Pelayanan Kesehatan
|
0,16
|
0,34
|
0,97
|
1,16
|
0,99
|
||
Pendidikan
|
0,33
|
0,36
|
1,06
|
0,84
|
0,75
|
||
Pencipta Kesempatan Kerja
|
0,61
|
1,37
|
1,21
|
1,27
|
3,94
|
1,87
|
2,58
|
Inpres Desa Tertinggal (IDT)
|
0,59
|
0,61
|
0,53
|
0,13
|
|||
Program Pengembangan Kecamatan
|
0,22
|
0,33
|
0,29
|
||||
Program Pengentasan Kemiskinan di kota
|
0,04
|
0,28
|
|||||
Program Pemberdayaan Daerah mengatasi krisis ekonomi
(skim kredit perdesaan)
|
1,16
|
0,40
|
0,24
|
||||
Infrastuktur Perkotaan & Perdesaan.
|
0,33
|
0,26
|
0,61
|
0,61
|
0,51
|
0,43
|
|
Padat Karya
|
0,01
|
0,22
|
|||||
Skim-skim pinjaman
|
0,02
|
0,43
|
0,53
|
0,53
|
0,46
|
0,48
|
0,92
|
Lainnya
|
0,49
|
0,12
|
0,20
|
||||
Total
|
0,61
|
1,37
|
1,70
|
1,96
|
9,67
|
7,01
|
5,65
|
Total Program Anti-Kemiskinan
|
|||||||
-
Nilai (Rp. triliun)
|
0,43
|
1,07
|
1,54
|
1,98
|
14,24
|
13,95
|
10,35
|
-
Dari PDB
|
0,11
|
0,23
|
0,28
|
0,29
|
1,39
|
1,23
|
1,05
|
F.
Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Krisis Keuangan
Menarik untuk menanyakan apakah
krisis-krisis seperti itu dapat terjadi lagi di Indonesia di masa yang akan
datang. Kemungkinannya kecil. Pertama, perlu ditekankan bahwa krisis keuangan
Asia paling buruk melanda Indonesia dibandingkan semua negara lain yang terkena
dampaknya karena yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis ekonomi. Awalnya
yang terjadi adalah krisis ekonomi namun berkembang dan akhirnya diperparah
menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah tidak
bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan melainkan
justru berusaha untuk melindungi kekuasaan mereka. Mengingat bahwa iklim
politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan
investor, ketidakpastian dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia membuat
banyak investor pergi. Demikian juga setelah Suharto jatuh, ketidakpastian
politik membuat banyak investor (asing dan domestik) untuk tidak atau belum
masuk kembali ke pasar Indonesia. Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menuju
demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai
dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama
beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan
lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara
ini dapat meninggalkan sebutan negara 'demokrasi cacat’ ('flawed democracy')
yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan
tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastikan bahwa ada
dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan
masa sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat
merupakan salah satu yang penting secara psikologis. Meskipun demikian, perlu
digarisbawahi bahwa iklim politik di Indonesia lebih rapuh (kurang stabil)
dibandingkan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun karena banyak kelompok
(yang visinya berbeda) mencoba membangun posisi mereka pada demokrasi yang
masih mentah. Laporan lebih lengkap tentang topik ini silakan kunjungi bagian Reformasi kami.
Faktor penting lainya yang sangat memperburuk krisis
keuangan di Indonesia adalah sektor keuangan Indonesia yang sudah dalam keadaan
yang sangat buruk sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patronase dan korupsi yang tidak memiliki model pengawasan yang baik.
Bahkan Bank Indonesia tidak tahu tentang arus uang (sehingga menyebabkan
timbulnya utang swasta jangka pendek yang sangat besar) yang masuk ke Indonesia
dan menyebabkan terjadinya 'ekonomi gelembung' ('bubble economy').
Budaya patronase dan korupsi ini (serta kurangnya kepastian hukum) amat sangat
menghambat fungsi ekonomi yang efisien dan merupakan bom waktu yang bisa
meledak setiap saat. Namun setelah krisis berakhir, pemerintah-pemerintah
Indonesia berikutnya telah membuat langkah-langkah keuangan yang bijak untuk
memastikan agar krisis serupa tidak terjadi kembali. Pengawasan terhadap
likuiditas sektor perbankan sekarang ketat dan transparan, 'uang panas' ('hot
money') ditangani secara lebih hati-hati (misalnya dengan membatasi utang
jangka pendek), dan rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih rendah (sekitar 25 persen dan
menunjukkan tren menurun) dibandingkan kebanyakan negara-negara ekonomi maju.
Pada saat krisis tahun 2008 melanda, Indonesia terkena kembali arus keluar
kapital yang besar namun mampu menjamin ekonomi yang stabil karena fundamental
ekonomi yang baik. Bahkan selama krisis 2008-2009 Indonesia menunjukkan
pertumbuhan yang kuat dengan pertumbuhan PDB sebesar 4.6 persen terutama
didukung oleh konsumsi domestik.
Akan tetapi skandal-skandal korupsi di Indonesia masih
tetap lanjut mengisi halaman surat kabar hampir setiap hari. Korupsi dan
pengelompokan modal pada sekelompok elit kecil masih menjadi masalah serius di
negeri ini dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang efisien, baik dan
adil. Terutama korupsi politik menyebar luas dan sering kali digunakan untuk
mencari keuntungan dalam sektor bisnis nasional.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia berawal dari krisis finansial
yang terjadi di Thailand pada pertengahan 1997.
Sebelumnya Indonesia terlihat jauh dari krisis tidak seperti Thailand,
Indonesia memiliki laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relative
rendah, neraca pembayaran secara keseluruahan masih surplus meskipun defisit
neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali. Rupiah
mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran floating
teratur ditukar dengan pertukaran floating bebas. Rupiah merosot tajam dari
rata-rata Rp 2,450 per dollar AS Juni 1997 menjadi Rp 13,513 akhir Januari
1998, namun kemudian berhasil menguat kembali menjadi sekitar Rp 8,000 awal Mei
1999.
Krisis Moneter 1997/1998 tidak semata-mata krisis moneter dalam arti
sempit
kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika tetapi sudah mengarah pada distorsi pasar, kenaikan
harga yang tidak masuk akal, sembako menghilang, pengangguran meningkat dan
mengarah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Dilihat dari indikator
makroekonomi, fundamental ekonomi Indonesia bisa dikatakan kuat hanya jika
dilihat dari kriteria pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika dilihat dari
indikator kriteria lainnya, maka akan terlihat kelemahan mendasar ekonomi
makro. Kelemahan tersebut tercermin dalam:
1)
Tidak adanya korelasi positif antara pertumbuhan
ekonomi tinggi dengan perluasan kesempatan kerja; distribusi pendapatan tidak
merata, kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, dan jumlah
tenaga kerja yang semakin meningkat dan berpotensi menjadi pengangguran.
2)
Pertumbuhan ekonomi dipicu oleh saving gap (investasi lebih besar dari tabungan) yang makin
melebar, baik dari kredit bank dalam negeri maupun kredit luar negeri untuk
sektor swasta. Sedangkan di sektor pemerintah/publik, pembangunan yang dibiayai
dari utang luar negeri yang semakin meningkat.
3)
Kebijaksanaan ekonomi tidak dilaksanakan oleh aparat
birokrasi yang bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme, sindikasi, dan
konspirasi.
Indonesia mengalami krisis moneter
bukan baru sekali ini saja. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia
sudah sering mengalaminya. Krisis yang paling parah terjadi pada pertengahan
tahun 1997. Pada saat itu, Indonesia berada dibawah pemerintahan Presiden
Soeharto (Orde Baru), dimana kebijakan-kebijakan ekonominya telah menghasilkan
kemajuan ekonomi yang pesat. Namun disamping itu, kondisi sektor perbankan
memburuk dan semakin besarnya ketergantungan terhadap modal asing,termasuk
pinjaman dan impor, yang membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang
besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada
pertengahan tahun 1997.Keadaan ini kemudian diperburuk dengan adanya krisis
nilai tukar bath Thailand yang menyebabkan nilai tukar dollar menguat.
Penguatan nilai tukar dollar ini berimbas ke rupiah dan menyebabkan nilai tukar
rupiah semakin anjlok.
Banyak sekali faktor-faktor yang
menyebabkan krisis itu terjadi. Namun ada dua aspek penting yang menunjukkan
kondisi fundamental ekonomi Indonesia menjelang krisis, yakni saldo transaksi
berjalan dalam keadaan defisit yang melemahkan posisi neraca pembayaran dan
adanya utang luar negeri jangka pendek yang tidak bisa dibayar pada waktu jatuh
tempo. Terjadinya krisis ini menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap
perekonomian Indonesia, di dalam segala aspek kehidupan. Namun secara
keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah ini lebih besar
daripada dampak positif yang ditimbulkan.
Dalam menangani krisis ini, pemerintah
tidak dapat menanganinya sendiri. Karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,lebih lagi cadangan dollar AS di BI
sudah mulai menipis. Oleh karena itu, pemerintah meminta bantuan kepada IMF.
IMF adalah bank sentral dunia yang fungsi utamanya adalah membantu memelihara
stabilitas kurs devisa Negara-negara anggotanya dan tugasnya adalah sebagai
tumpuan akhir bagi bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas.
Krisis moneter yang berlangsung di
Indonesia pada tahun 1997-1998, dapat disimpulkan sbagai dampak dari penurunan
nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Tak hanya Indonesi, negara- negara
tetangga pun juga merasakan. Akan tetapi Indonesia termasuk negara yang
terparah akibat masalah tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat
tergantung pada dollar Amerika, entah dari sektor impor maupun sektor lain.
Dengan adanya keadaan tersebut sebenarnya Indonesia mengalami masalah dalam
ekonomi makronya. Hal ini terbukti Indonesia saat itu mengalami Inflasi dan
angka pengangguran yang cukup tinggi. Banyak sekali faktor-faktor yang
menyebabkan krisis itu terjadi. Namun ada dua aspek penting yang menunjukkan
kondisi fundamental ekonomi Indonesia menjelang krisis, yakni saldo transaksi
berjalan dalam keadaan defisit yang melemahkan posisi neraca pembayaran dan
adanya utang luar negeri jangka pendek yang tidak bisa dibayar pada waktu
jatuh tempo. Terjadinya krisis ini menimbulkan dampak positif dan negatif
terhadap perekonomian Indonesia, di dalam segala aspek kehidupan. Namun
secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah ini lebih
besar daripada dampak positif yang ditimbulkan. Dalam menangani krisis ini,
pemerintah tidak dapat menanganinya sendiri. Karena merosotnya nilai tukar
rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,lebih lagi cadangan
dollar AS di BI sudah mulai menipis. Oleh karena itu, pemerintah meminta
bantuan kepada IMF. IMF adalah bank sentral dunia yang fungsi utamanya adalah
membantu memelihara stabilitas kurs devisa Negara-negara anggotanya dan
tugasnya adalah sebagai tumpuan akhir bagi bank-bank umum yang mengalami
kesulitan likuiditas.
B. SARAN
1) Untuk kebaikan
ekonomi kedepan, Indonesia harus menjadi Negara yang kreatif dibidang ekonomi
dan Negara harus memilih orang yang handal agar dapat menjaga stabilitas
ekonomi Indonesia dimasa yang akan mendatang.
2) Berdasarkan kinerjanya Perum
Pegadaian memiliki potensi untuk berperan dalam channeling pemberdayaan ekonomi
rakyat. Namun untuk mewujudkan potensi tersebut Perum Pegadaian harus terlebih
dahulu membenahi kelemahan-kelemahan struktural yang ada.
3) Mengingat masih besarnya potensi
pasar yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang memberikan pinjaman
berdasarkan sistem gadai, maka Pemerintah perlu mengkaji kemungkinan pemberian
izin bagi perusahaan lain untuk bergerak dalam usaha pegadaian. Hal ini
sekaligus dapat mendorong kompetisi untuk meningkatkan efisiensi.
4) Untuk mengetahui efektivitas
penggunaan kredit dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, Perum Pegadaian
perlu lebih intensif dalam memonitor nasabah.
5) Masalah kesulitan likuiditas dapat
diminimalkan apabila sampai batas tertentu kantor daerah diberi kewenangan
untuk mencari dana sendiri dengan memanfaatkan potensi daerah setempat (sesuai
dengan teori RFM).
6) Sesuai dengan misi Perum Pegadaian
yang didukung oleh sumber dana yang mayoritas bersubsidi, tersedianya room yang
cukup luas, rentabilitas yang lebih baik dibandingkan lembaga formal lainnya,
serta kecenderungan penurunan suku bunga pasar, maka sudah saatnya besarnya
sewa modal diturunkan. Di samping itu, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan
misi Perum Pegadaian, pemerintah hendaknya menetapkan ketentuan yang mengatur
batas minimum porsi kredit untuk nasabah kecil (golongan A dan B), misalnya
sebesar 30% – 40%.
7) Dengan mempertimbangkan potensi dan
rencana jangka panjang, nampaknya Perum Pegadaian perlu lebih menekankan pada
pemberian kredit daripada melakukan usahausaha lain di luar core usaha Perum
Pegadaian.
8) Perum Pegadaian perlu melakukan
evaluasi secara lebih intens terhadap kantor-kantor cabang yang merugikan,
untuk mengkaji apakah akan melakukan pemindahan kantorkantor cabang tersebut ke
lokasi yang lebih strategis atau melakukan penutupan, khususnya bagi Kanca
defisit yang sudah lama didirikan dengan tetap mempertimbangkan pelaksanaan
misi sosial yang diemban. 98 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
9) Untuk memperoleh penilaian efisiensi
yang lebih riil, maka Perum Pegadaian perlu memperhitungkan biaya dana untuk
masing-masing Kanca.
10) Untuk menghindarkan terjadinya
distorsi suku bunga pasar, maka kebijakan pemberian bantuan likuiditas dengan
subsidi bunga kepada lembaga pembiayaan yang berorientasi pada masyarakat
menengah ke bawah hendaknya hanya dilakukan dalam jangka pendek atau dalam
bentuk sekuritisasi.
Daftar Pusaka:
http://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab-sebab-terjadinya-krisis-ekonomi.html
Tulus Tahi Kamonangan Tambunan. Pembangunan Ekonomi
dan Utang Luar Negeri.
Rajawali Press. Jakarta. 2008.
Faisal Basri & Haris Munandar. Lanskap Ekonomi
Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural,
Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia. Prenada Media. Jakarta.
2009.
Soeharsono
Sagir. Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Prenada Media. Jakarta. 2009.
[2][2] Menurut
informasi terakhir dari pemerintah, jumlah pengeluaran untuk memerangi
kemiskinan akan dinaikkan dari 42 triliun rupiah tahun 2006 menjadi 51 triliun
rupiah tahun 2007 dan 65,5 triliun rupiah tahun 2008. Pada tahun 2002,
pengeluaran APBN untuk kemiskinan sekitar 16,5 triliun rupiah sempat turun
sedikit menjadi 16 triliun rupiah tahun 2003. Setelah itu meningkat
berturut-turut menjadi 18 dan 23 triliun rupiah dalam dua tahun berikutnya
(Royat : 2007). Dari segi anggaran perjiwa rakyat miskin, meningkat dari Rp.
499 ribu rupiah tahun 2004, Rp. 655 ribu rupiah tahun 2005, Rp. 1008.000 tahun
2008, dan Rp. 1.300.000 tahun 2007 (Nugroho dan Suhartono : 2007)
KABAR BAIK
ReplyDeletePertama saya ingin mengatakan jika Anda takut akan berhasil, Anda tidak akan berhasil bahkan jika kesempatan datang murah dan gratis, itu semua dimulai pada malam yang dingin sementara di tempat tidur saya pergi melalui internet hanya untuk lelah sehingga saya bisa tidur setelah lama hari di bank mencoba untuk mengamankan pinjaman dengan rumah saya dari bank HSBC di pekanbaru bagi mereka yang mungkin tahu bank ini, saya mencoba dan setelah dokumentasi saya diberitahu untuk kembali dalam waktu 30 hari yang bagi saya seperti selamanya jadi sementara pada saya ranjang memikirkan tindakan saya berikutnya, saya menemukan cerita tertentu tentang cara mendapatkan pinjaman dan pada tingkat yang sangat rendah 2% dengan nama-nama perusahaan sebagai perusahaan pinjaman Rossa Stanley saya bertanya-tanya apakah itu nyata sehingga saya menyelidiki lebih jauh dan datang di seorang wanita bernama Nadia Sisworo bersaksi bagaimana dia mendapatkan pinjaman dengan rincian banknya semua ditampilkan jadi saya mengirim email dan kami berbicara, kami mengobrol dan dia meminta saya untuk menghubungi perusahaan ibu rossa bahwa jika rumah saya nyata dan identitas saya mungkin beruntung mendapatkan pinjaman jadi saya mengirim email ke ibu Rossastanleyloancompany@gmail.com tentang kondisi saya dan formulir pinjaman diberikan, saya mengisi dan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp350.000,00, dan sisanya untuk Kemuliaan Allah, saya mendapat pinjaman dari perusahaan induk rossa, jadi orang yang saya sayangi jika Anda memiliki beban keuangan yang tulus atau ingin mengembangkan bisnis Anda jangan ragu untuk bertemu ibu rossa untuk bantuan saya yakin Rp350.000.000,00 sudah cukup untuk meninggalkan kemiskinan dan bahagia selamanya seperti saya jika Anda masih ragu-ragu biaya untuk menelepon atau WhatsApp saya di +6282385590743 atau menulis saya di hadiemi64@gmail.com dan saya akan membuktikan kepada Anda ibu nyata
Nama saya CORINA ALVARADO, saya dari Filipina dan saya tinggal di kota dipolog. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menulis kepada orang-orang yang membutuhkan pinjaman di internet bahwa jika Anda membutuhkan pinjaman nyata dan sah, karina roland adalah perusahaan yang tepat untuk diterapkan dari saya ditipu oleh 2 perusahaan saya mengajukan pinjaman dari dan karina roland adalah perusahaan ketiga yang saya lamar dari saya menerima pinjaman saya dari karina elena roland perusahaan pinjaman dalam waktu kurang dari 2 jam seperti yang dikatakan oleh perusahaan sehingga siapa pun yang membutuhkan pinjaman online tanpa scammed harus mendaftar dari karina roland dan beristirahatlah yakin bahwa Anda akan senang dengan perusahaan ini. Anda hanya dapat menghubungi perusahaan ini melalui whatsapp +1(585)708-3478 atau mengirim email ke karinarolandloancompany@gmail.com. Salam kepada siapa pun yang membaca pesan ini di seluruh dunia.
ReplyDeleteNama saya: Etin supriatin
ReplyDeletenegara Indonesia
Pinjaman disetujui: Rp 450.000.000 bank: bank bri
email: (supriatinetin123@gmail.com)
Halo semuanya, nama saya ETIN SUPRIATIN
Saya ingin membagikan kesaksian yang luar biasa ini
bagaimana cara mendapatkan pinjaman saya dari BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY ketika kami diusir dari rumah kami ketika saya tidak dapat membayar tagihan saya lagi karena patah hati,
Setelah ditipu oleh berbagai perusahaan online dan pinjaman ditolak oleh bank saya dan beberapa credit unions lainnya i
dikunjungi. Hingga suatu saat aku berjalan dengan malu-malu
seorang teman sekolah lama yang memperkenalkan saya pada BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY
Awalnya saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak siap mengambil risiko lagi
untuk mengajukan pinjaman online lagi, tetapi dia meyakinkan saya bahwa saya tidak perlu khawatir akan menerima pinjaman dari mereka. Langsung berpikir,
karena saya tunawisma, saya melakukan uji coba dan mengajukan pinjaman, untungnya disetujui untuk saya dan saya mendapat pinjaman Rp 450.000 dari
{belindachristopherloancompany@gmail.com}. Saya senang saya mengambil risiko dan mengajukan pinjaman. Keluarga saya dan saya sekarang senang karena saya memiliki rumah dan bisnis sendiri. Semua rasa terima kasih saya sampaikan kepada BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY karena telah memberi makna pada hidup saya ketika saya mengira semua harapan telah hilang. Anda dapat menghubungi mereka melalui email (belindachristopherloancompany@gmail.com) atau jika Anda membutuhkan pinjaman cepat nyata, Anda masih dapat menghubungi saya melalui (supriatinetin123@gmail.com) untuk informasi lebih lanjut.
BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY
alamat email: belindachristopherloancompany@gmail.com
Nama saya: Etin supriatin
ReplyDeletenegara Indonesia
Pinjaman disetujui: Rp 450.000.000 bank: bank bri
email: (supriatinetin123@gmail.com)
Halo semuanya, nama saya ETIN SUPRIATIN
Saya ingin membagikan kesaksian yang luar biasa ini
bagaimana cara mendapatkan pinjaman saya dari BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY ketika kami diusir dari rumah kami ketika saya tidak dapat membayar tagihan saya lagi karena patah hati,
Setelah ditipu oleh berbagai perusahaan online dan pinjaman ditolak oleh bank saya dan beberapa credit unions lainnya i
dikunjungi. Hingga suatu saat aku berjalan dengan malu-malu
seorang teman sekolah lama yang memperkenalkan saya pada BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY
Awalnya saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak siap mengambil risiko lagi
untuk mengajukan pinjaman online lagi, tetapi dia meyakinkan saya bahwa saya tidak perlu khawatir akan menerima pinjaman dari mereka. Langsung berpikir,
karena saya tunawisma, saya melakukan uji coba dan mengajukan pinjaman, untungnya disetujui untuk saya dan saya mendapat pinjaman Rp 450.000 dari
{belindachristopherloancompany@gmail.com}. Saya senang saya mengambil risiko dan mengajukan pinjaman. Keluarga saya dan saya sekarang senang karena saya memiliki rumah dan bisnis sendiri. Semua rasa terima kasih saya sampaikan kepada BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY karena telah memberi makna pada hidup saya ketika saya mengira semua harapan telah hilang. Anda dapat menghubungi mereka melalui email (belindachristopherloancompany@gmail.com) atau jika Anda membutuhkan pinjaman cepat nyata, Anda masih dapat menghubungi saya melalui (supriatinetin123@gmail.com) untuk informasi lebih lanjut.
BELINDA CHRISTOPHER LOAN COMPANY
alamat email: belindachristopherloancompany@gmail.com
NAMA: Titin yuni Arlini
ReplyDeleteNomor rekening: 6170235108
NAMA BANK: bank central asia (BCA)
HIBAH PINJAMAN: Rp 250.000.000
EMAIL SAYA: titinyuniarlini@gmail.com
Selamat siang!!!
Saya hanya tersenyum saat memposting ini karena KARINA ELENA ROLOAND LOAN COMPANY telah membuat saya dan keluarga saya keluar dari hutang. Semuanya berawal ketika saya membutuhkan pinjaman Rp250.000.000 untuk melunasi semua hutang saya, tidak ada yang membantu karena saya kehilangan suami sampai saya menemukan kontak emailnya di internet sehingga saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman dari MOTHER KARINA dan sekarang saya sangat senang dan berterima kasih atas bantuan MOTHER KARINA karena telah memberikan pinjaman saya.
Sekarang saya memiliki bisnis sendiri dan saya merawat keluarga saya dengan baik karena bantuan KARINA ELENA ROLAND LOAN COMPANY yang memberi saya pinjaman tanpa stres. Tuhan Yang Maha Esa akan terus memberkati kerja keras yang baik dari MOTHER KARINA.
Anda dapat menghubungi mereka sekarang melalui email atau whatsapp oke: (karinarolandloancompany@gmail.com) atau whatsapp +15857083478
Kabar baik!!!
ReplyDeleteNama saya teddy dan saya dari Jawa Tengah Indonesia dan alamat saya KP. KADU RT 10 RW 04 KEL SUKAMULYA KEC CIKUPA KAB TANGERANG BANTEN, Saya baru saja menerima pinjaman Rp 3 Miliar (Small Business Admintration (SBA) dari Perusahaan Pinjaman Dangote setelah membaca artikel dari Lady Jane Alice (ladyjanealice@gmail.com) dan Mahammad Ismali ( mahammadismali234@gmail.com) tentang cara mendapatkan pinjaman dari Perusahaan Pinjaman Dangote dengan tingkat bunga 2% tanpa lisensi atau biaya gurantor, saya baru saja melamar melalui email dan ikhlas selama prosesnya, awalnya saya takut mengira itu seperti penipuan perusahaan peminjaman sebelumnya, tetapi yang mengejutkan saya ini nyata bahwa saya juga berjanji akan memberi tahu lebih banyak orang, percayalah itu nyata 100%, pelamar lain dari negara lain juga dapat bersaksi.
Email Perusahaan Pinjaman Dangote Melalui email: Dangotegrouploandepartment@gmail.com
Email saya: teddydouble334@yahoo.com
Jika bank Anda mengatakan tidak kepada Anda untuk pinjaman, ada tempat otentik di mana Anda bisa mendapatkan pinjaman asli. Saya ingin mendapatkan pinjaman institusi yang saya temukan online untuk semua saudara dan saudari Muslim yang mencari pinjaman cepat untuk dengan cepat menyelesaikan masalah yang diinginkan. Saya mendapat pinjaman sebesar Rp.700.000.000. Dari Mother Karina Roland Loan Company yang saya gunakan untuk merenovasi rumah sakit saya dan untuk melengkapi bisnis saya. Saya mendapat pinjaman dari mereka beberapa bulan yang lalu. Saya meminjam dari mereka karena ada banyak perusahaan pinjaman palsu online. Saya juga memperkenalkan saudara lelaki saya yang juga mendapat pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 Perusahaan Pinjaman Karina Roland. Sebelum saya menghubungi mereka untuk pinjaman, saya juga melakukan banyak penelitian tentang mereka dan menemukan mereka benar-benar otentik. Mereka tidak seperti perusahaan pinjaman barat yang palsu. Jadi saya meminta pinjaman tanpa jaminan dengan mereka. Mereka memberikan pinjaman sesuai dengan hukum dan peraturan Islam. Tidak diperlukan jaminan. Tidak ada biaya tersembunyi. Mereka meminjamkan proses yang cepat dan sederhana. Tetapi Anda harus dapat menyetujuinya. Dan Anda juga harus membayar kembali pinjaman mereka pada waktunya. Saya ingin bertanya kepada semua Muslim sejati dan tidak ada Muslim untuk menghubungi ibu yang baik Karina di email atau whatsapp: +15857083478 (karinarolandloancompany@gmail.com) Anda dapat menghubungi saya untuk menyarankan juga melalui email (nurraysadiena@gmail.com)
ReplyDelete